Selasa, 10 Juni 2014

DEBAT CALON PRESIDEN DAN HARAPAN KOSONG KE DEPAN

Ditulis Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono

Jokowi (Joko Widodo) dalam perdebatan antara calon presiden dan wakil presiden pada 9 Juni 2014 dimulai tepat pukul 20:00 hingga sembilan puluh menit ke depan mengatakan: "Daerah-daerah yang siap untuk dimekarkan, sudah seharusnya dimekarkan. Namun, ketika telah dimekarkan daerah harus dipantau: Apakah dalam perjalanannya hal itu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau tidak? Jika dalam perjalanannya, pemekaran itu hanya untuk kepentingan elite-elite penguasanya saja, maka kebijakan pemekaran dari pusat harus ditarik kembali (untuk tidak mengatakan dibubarkan)."

Jokowi menekankan kesejahteraan rakyat adalah hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pemekaran suatu daerah. Namun demikian, kita harus bertanya kepada Jokowi, bagaimana caranya mensejahterakan rakyat ketika pemekaran itu telah terjadi dan elite-elite penguasanya tidak menyimpang? Pertanyaan ini di jawab oleh Jusuf Kalla, sosok pendukung preman bernama Pemuda Pancasila, seperti ini: "Tentu saja, hal itu dapat dilakukan melalui metode investasi di daerah. Daerah yang baik adalah daerah yang ramah terhadap investasi dan kondisinya bagus untuk berinvestasi."

Investasi yang dimaksud oleh Jusuf Kalla dan kemudian diamini oleh Jokowi, tentunya membawa orang pada pemahaman kepemilikan modal (alat produksi dan tenaga kerja) secara individu. Ketika orang berbicara tentang pemilik modal, sudah tentu hal itu erat kaitannya dengan kapitalisme. Berangkat dari sini, maka dapatlah dipahami, bagi Jokowi dan Jusuf Kalla daerah yang baik dan harus dipelihara adalah daerah yang sudi untuk memelihara sistem kapitalisme. Kalau tidak sudi, apa konsekuensinya? Jokowi mengatakan, melalui politik anggaran (mengancam) pusat siap untuk "menggulung" (baca: menggebuk dalam bahasa Soeharto) daerah yang bersangkutan. Jadi, kesejahteraan rakyat yang dimaksud oleh Jokowi dan Jusuf Kalla di sini adalah: kesejahteraan untuk para pemilik modal atau kapitalis.

Dalam sistem kapitalisme, jelas buruh hanyalah merupakan perkakas kerja para pemilik kapital. Itu artinya, rakyat yang dimaksud oleh Jokowi dan Jusuf Kalla bukanlah rakyat pekerja, tetapi para pemilik modal. Kelas pekerja adalah warga marjinal yang menjadi "tanggung jawab" kapitalis untuk menghidupinya. Apa ini artinya? Jawabannya, bagi Jokowi-Jusuf Kalla daerah-daerah haruslah menyediakan buruh-buruh yang siap dipekerjakan oleh kapitalis. Hal ini penting agar buruh-buruh itu bisa dihidupi oleh kapitalis. Tanpa kapitalis buruh-buruh tidak akan ada yang memberi makan. Rupa-rupanya Jokowi, dalam hal ini, adalah seorang representator sempurna dari konsepsi sesat tetesan ke bawah (trickle down efect) dari kelas kapitalis.

Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Dalam debat calon presiden dan wakil presiden itu, Prabowo yang bicara dan lenggak-lenggok gayanya meniru-niru Soekarno (misalnya menggunakan huruf "e" bukan "a" ketika mengucapkan kalimat yang berbuntut "kan" dia ganti dengan kata "ken" supaya mirip Soekarno), dengan yakin mengatakan sektor panganlah yang harus menjadi garapan utama bagi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Karena apa? Jawabannya, karena sektor pangan adalah sektor kunci bagi kemandirian bangsa Indonesia. Melalui pangan rakyat bisa hidup nyaman dan aman, dan melalui penggenjotan sektor pangan rakyat bisa mengelola sumber kekayaan alamnya sendiri. Dan, dengan diberinya akses rakyat untuk mengelola kekayaannya sendiri, itu akan mencegah kekayaan alam Indonesia dijarah atau dirampas oleh pengusaha asing.

Aneh juga ini Prabowo, dia meniru-niru Soekarno baik dalam berbusana, bertinggkah laku dan berkonsep, tetapi dalam debatnya dia tidak membawa-bawa istilah marxisme. Padahal Soekarno sendiri berkali-kali dalam pidatonya mengaku-aku kalau dia adalah seorang marxis. Apakah Prabowo telah mengkorupsi Soekarno?

Terlepas dari gaya Prabowo yang kesoekarno-soekarnoan, mari sodorkan pertanyaan kepada Prabowo. Apakah dengan demikian Prabowo anti investasi asing? Tentu saja Prabowo akan berkata dia tidak anti terhadap investasi asing. Dan, dia tidak pernah bicara kalau dia anti investasi asing. Paradoks!

Jika demikian, artinya Prabowo melalui konsepsi penekanan pada sektor pangan yang kemudian berujung pada kemampuan rakyat untuk berinvestasi, bermaksud memperhadap-hadapkan investasi dalam negeri dengan investasi luar negeri atau dalam bahasa marxisnya, mempersaingkan antara kapitalisme domestik dengan imperialisme-kapitalisme monopoli. Pertanyaannya, apakah mampu kapitalisme domestik bertarung dengan imperialisme, sedangkan kapitalisme domestik adalah kapitalisme komperador yang "menetek" pada imperialisme? Akhirnya, konsepsi Prabowo tentang penekanan sektor pangan hanyalah isapan jempol belaka (terserah mau jempol tangan atau jempol kaki..!!). Rakyat akhirnya hanya dijadikan tumbal dari kebringasan imperialisme-kapitalisme monopoli.

Dalam perdebatan itu Hatta Rajasa sempat bicara seperti ini, "demokrasi itu dapat diartikulasikan, seperti ini: minoritas menghormati mayoritas, dan mayoritas melindungi minoritas." Bahaya nih Hatta Rajasa. Apa yang dikatakan oleh Hatta Rajasa dapat diterjemahkan seperti ini: Minoritas itu artinya kelas kapitalis. Kelas kapitalis harus menghormati kelas mayoritas (buruh, tani, nelayan) dengan cara memberi mereka pekerjaan, upah, dan hegemoni. Sedangkan yang dimaksud dengan kelas mayoritas melindungi kelas minoritas adalah mayoritas (kelas buruh) harus "bermesra-mesraan" dengan kapitalis supaya para investor tidak melarikan modalnya.

ARTINYA, BAIK PRABOWO MAUPUN JOKOWI HANYALAH MEMBERIKAN HARAPAN KOSONG BAGI RAKYAT TERTINDAS KE DEPAN!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar