Senin, 16 Juni 2014

MENYINGKAP WATAK KELAS JOKOWI DAN PRABOWO DALAM DEBAT CALON PRESIDEN 15 JUNI 2014

Ditulis Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono

Prioritas Pembangunan Menurut Jokowi dan Prabowo

Proyeksi Kapitalistik ala Jokowi:

Segmen pertama dalam debat calon Presiden pada Minggu 15 Juni 2014 diawali dengan penyampaian pandangan Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi) tentang apa yang akan diprioritaskannya apabila kelak dia terpilih menjadi Presiden Republik Kapitalis Indonesia?

Untuk menunjukkan kalau Jokowi adalah seorang pemimpin yang merakyat dalam debat tersebut Jokowi menyampaikan apa-pa saja yang selama ini telah dilakukannya. Berikut ini adalah pengakuannya:

“Saya berdiri di sini karena saat bertemu Ibu Eli, tukang cuci dari Manado, Sulawesi Utara. Saya bertemu Pak Abdullah, nelayan dari Belawan, Sumatera Utara. Dan, saat saya ke Banyu Mas saya bertemu Ibu Satinah, buruh tani yang setiap hari bekerja di sawah. Dan, saya juga bertemu Asep, seorang guru di Jawa Barat. Dan, jutaan orang yang ada di negara ini (Negara Republik Kapitalis-pen.) yang menitipkan pesan, menitipkan harapan-harapan kepada kami untuk membangun ekonomi yang lebih baik, memajukan ekonomi Indonesia lebih baik.”

Apa yang disampaikan oleh Jokowi tersebut seakan-akan berusaha menyeret ingatan publik kepada Soekarno yang bertemu seorang petani bernama Kang Marhaen di Bandung, dan dari sanalah kemudian Soekarno merumuskan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat jelata, yang dia beri istilah Marhaenisme. Tidak itu saja, Jokowi pun dengan jelas [terbaca secara implisit] mengungkit-ungkit apa yang telah dilakukannya ketika memimpin Solo (sebagai Walikota) dan Jakarta (sebagai Gubernur), pemimpin yang unik dan berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, yakni perilakunya yang doyan blusukan (turun langsung menemui rakyat dan berinteraksi). Inti pesan yang bermaksud disampaikan oleh Jokowi dalam penyampaiannya tersebut, dengan menepuk dada, dia berkata, “ini loh calon Presiden yang merakyat, buktinya saya sudah rajin blusukan..!!”

Melalui apa yang disampaikannya tersebut Jokowi sebenarnya berusaha untuk menghegemoni kesadaran massa rakyat, bahwa dia adalah seorang pemimpin yang merepresentasikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan para kapitalis, sehingga dengan demikian, diharapkan, rakyat Indonesia kelak akan memilihnya sebagai Presiden Republik Kapitalis Indonesia untuk periode 2014-2018.

Tidak! Jokowi bukanlah pemimpin yang merepresentasikan kepentingan rakyat, tetapi dia merepresentasikan kepentingan kelas kapitalis. Hal ini bisa dilihat dari keberpihakannya terhadap kelas borjuis kecil, kapitalis komperador dan imperialisme. Dan, ini dapat dilacak dari pidato-nya, sebagai berikut ini:

Bagi saya, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah ekonomi yang berdikari. Bagi kami pembangunan ekonomi ke depan yang pertama, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah pembangunan manusianya terlebih dahulu. Lewat apa? lewat pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Revolusi mental harus kita lakukan. Kemudian bidang kesehatan dengan kartu menuju sehat seperti inilah (sambil menunjukkan/memamerkan kartu yang dimaksudkan oleh Jokowi dari dalam kantong jasnya). Karena dengan pembangunan manusia itulah, kita akan mempunyai manusia-manusia yang produktif. Produktifitas kita akan meningkat. Dan kalau produktifitas kita sudah meningkat, kita akan mempunyai daya saing. Yang kedua, yang kedua, yang kedua (diucapkan sampai 3x oleh Jokowi), yaitu masalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi apabila pemerataan tidak ada. Oleh karena itulah pemerataan adalah perhatian bagi kami berdua, Jokowi dan Jusuf Kalla. Pembangunan seperti apa yang ingin kita lakukan? Pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim serta industrinya. Juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa dan infrastruktur. Inilah yang kami maksud dari segala kebaikan, yang akan membuat rakyat akan semakin sejahtera, yang akan membuat ekonomi kita kokoh dan berdaya saing tinggi, sehingga mendorong Indonesi pada ekonomi yang berdikari.”

Dapat dilihat melalui apa yang disampaikannya tersebut, Jokowi mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia adalah sangat penting sekali untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing. Jadi, janji Jokowi apabila kelak dia terpilih menjadi Presiden dia akan memprioritaskan penciptaan buruh-buruh terampil-berpendidikan. Penting untuk dicatat bahwa kebutuhan kapitalis monopoli hari ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan buruh-buruh terampil yang siap dipekerjakan dalam pabrik-pabrik yang berteknologi tinggi, yang hanya bisa dikerjakan oleh buruh yang memiliki keterampilan untuk mengoperasionalisasikannya. Daya saing yang dimaksud di sini adalah penyiapan buruh-buruh yang siap pakai (Karl Marx menyebutnya dengan istilah tentara cadangan industri), yang siap dipekerjakan oleh kelas kapitalis dan siap untuk dibayar murah.

Penyiapan tentara cadangan industri untuk kepentingan kelas kapitalis ini terkonfirmasi ketika Jokowi mengatakan melalui bahasa aufimismenya, pembangunan ekonomi haruslah merata. Merata yang dimaksud oleh Jokowi bukanlah pemerataan pendapatan untuk kesejahteraan kelas pekerja, petani dan nelayan. Bukan itu! Tetapi meratanya penetrasi modal kapitalis di daerah-daerah, dari pelosok-pelosok kampung, desa-desa hingga ketingkatan berbagai Provinsi di Indonesia. Jadi, melalui pidatonya tersebut Jokowi kelak apabila dia terpilih menjadi Presiden dia akan mendorong kelas-kelas kapitalis untuk membagi-bagi “kue” jarahannya yang tersebar di Indonesia. Sekali lagi, PENETRASI MODAL yang merata adalah hal yang utama bagi Jokowi.

Berangkat dari sini, maka dapatlah dipahami, ketika Jokowi mendorong terjadinya pemerataan penetrasi modal kelas kapitalis ke daerah-daerah, maka ketika dia menjanjikan akan mendorong pengusaha-pengusaha kecil seperti petani, pedagang dan nelayan hanyalah karikatif belaka. Jokowi bermaksud untuk mendorong eksistensi kelas-kelas borjuis kecil, namun di lain pihak dia berusaha mendorong kapitalis monopoli memenetrasikan modalnya di daerah-daerah. Jadi, antara kapitalis bermodal kecil dan kapitalis bermodal besar akan diperhadap-hadapkan oleh Jokowi.

Dengan Jokowi mengatakan jika kita memiliki manusia yang produktif, maka kita akan memiliki daya saing, itu artinya jika Indonesia memiliki kelas buruh yang terampil itu akan membuat kapitalis-imperialisme (kapitalis monopoli) akan saling bersaing memperebutkan buruh-buruh murah di Indonesia ketika mereka tertarik untuk memenetrasikan modalnya di Indonesia.

Proyeksi Kapitalistik ala Prabowo dan Jokowi:

Prabowo mengatakan bahwa tujuan kita bernegara adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Dia secara retoris bertanya, bagaimana kita mencapai itu?

Dalam pidatonya tersebut Prabowo menyindir-nyindir apa yang telah disampaikan oleh Jokowi tersebut, seperti ini, “jika kita memiliki program yang indah-indah, pendidikan gratis dan kesehatan gratis, jika kita tidak memiliki uang untuk penyelenggaraan program-program itu tidak mungkin hal itu akan berjalan.” Prabowo mengatakan jika kita memiliki program untuk mensejahterakan rakyat kita harus memiliki uang terlebih dahulu. Dan uang itu dapat kita peroleh apabila uang negara, uang yang kita miliki tidak bocor ke luar negeri. Menurut Prabowo, sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Abraham Samad (-pen.), pada 17 September 2014, menyatakan bahwa kebocoran dan kehilangan kekayaan negara dari Republik Indonesia dalam satu tahun adalah 7 ribu 200 triliun rupiah. Sedangkan pakar yang disewa oleh Prabowo mengatakan, bukan 7 ribu 200 triliun tetapi lebih, yakni telah terjadi kebocoran sebesar 1000 triliun.

Berdasarkan atas kenyataan tersebut, maka Prabowo berjanji, apabila kelak dia terpilih menjadi Presiden Republik Kapitalis Indonesia akan menutup kebocoran tersebut dan kemudian memakai uang tersebut untuk membangun ekonomi kerakyatan, ekonomi untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat untuk ekonomi. Prabowo memiliki ambisi untuk mengalirkan dana bukan dari daerah atau desa ke Ibukota, tetapi sebaliknya dari Ibukota ke desa-desa. Bahkan dalam pidatonya tersebut, Prabowo mengaku dia telah menandatangani bahwa manakala dia menerima mandat dari rakyat dia akan mengalirkan dana sebesar minimal 1 miliar rupiah setiap tahun untuk setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Selain itu, dalam jangka waktu lima tahun Prabowo akan meminimalkan (bukan memberantas sampai tuntas-pen.) korupsi. Dia berjanji akan meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia dari 2 juta perbulan menjadi 6 juta perbulan diujung 5 tahun kepempimpinannya kelak. Prabowo berjanji akan menambah sawah seluas 2 juta hektare dan akan membangun 3000 kilometer jalan raya, 4000 kilometer jalur kereta api, 8 pelabuhan, dan Prabowo akan membuat Bank untuk petani dan nelayan dan Bank Koperasi dan juga Lembaga Tabungan Haji.

Menurut Prabowo dana untuk program-program itu semua ada, tinggal kita memiliki kemauan dan semangat bekerja atau tidak?! Berani atau tidak kita menambal kebocoran dimana uang negara diambil oleh pengusaha luar negeri? Berani atau tidak kita berantas korupsi? Prabowo Subianto mengatakan, dia akan berusaha keras untuk melakukan semua itu, dia memiliki kemauan dan keberanian untuk itu.

Dengan tegas dan lugas, Prabowo mengatakan, silahkan investasi asing datang ke Indonesia, berinvestasi dan mengambil kekayaan alam dan sumberdaya manusia rakyat Indonesia asal jangan merugikan rakyat Indonesia.

Bahwa baik Prabowo maupun Jokowi adalah representasi dari kepentingan kelas kapitalis, orientasi proyeksi pembangunan ekonominya secara prinsipil tidak menyentuh kepentingan kelas pekerja—yang merupakan sumber kekayaan negara.

Menarik untuk mengkaji program pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Prabowo dan Jokowi dengan meminjam pemikiran dari David Harvey.

David Harvey menggariskan, kapitalis dalam rangka melakukan akumulasi kapital, memerlukan tiga sirkuit operasional, yakni sirkuit primer, sekunder, dan tersier. Sirkuit primer terletak pada proses produksi komoditi di dalam pabrik, termasuk hubungan produksi di dalamnya. Setelah komoditi (barang dagangan) telah tercipta dari sirkuit primer, maka tahap selanjutnya dari kepentingan kapitalis adalah mendistribusikan barang dagangan tersebut kepada konsumen untuk mendapatkan surplus value. Untuk melancarkan distribusi barang dagangan tersebut, sudah tentu, kapitalis memerlukan infrastruktur yang baik. Penciptaan infrastruktur yang baik inilah, yang oleh David Harvey, disebut dengan istilah sirkuit sekunder. Kepentingan kelas kapitalis tidak berhenti sampai di sini, untuk menjamin kelancaran dari sirkuit primer dan sekunder tersebut, kelas kapitalis membutuhkan lembaga pendidikan untuk menciptakan hegemoni, buruh, dan inovasi teknologi.

Karl Marx menandaskan untuk melakukan akumulasi kapital, kelas kapitalis dapat melakukan dua hal, yakni memperpanjang waktu kerja atau memperpendek waktu kerja melalui penciptaan teknologi, sehingga waktu dan tenaga kerja manusia bisa digantikan dengan teknologi.

Berangkat dari pemikiran David Harvey dan Karl Marx tersebut, maka terbongkarlah kepentingan-kelas yang tersembunyi dari program-program pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Prabowo dan Jokowi. Kedua calon presiden ini mengatakan perlu mendorong dunia pendidikan untuk menciptakan buruh-buruh yang berdaya saing. Maksud dari berdaya saing ini tidak lain adalah yang pertama siap dipekerjakan sebagai buruh, kedua terhegemoni, dan yang ketiga berkemampuan menemukan inovasi untuk melayani pencanggihan teknologi kapitalis untuk memperpendek waktu kerja perlu. Yang keterakhir ini, sebenarnya, baik Prabowo maupun Jokowi, diam-diam justru mendorong terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Karena apa? Melalu teknologi jumlah buruh dan waktu kerja perlu dapat dikurangi (sehingga banyak tentara cadangan industri atau buruh yang mengganggur) dan dengan banyaknya penganggur otomatis kemiskinan akan meledak.

Prabowo berjanji dia akan menambal kebocoran ke luar negeri, namun di lain sisi lain dia pro-terhadap kapitalisme monopoli (imperialisme), sebentuk janji yang kontradiktif. Strategi penutupan kebocoran ini, tentunya, bukan ditujukan untuk menolak investasi asing tetapi lebih diarahkan pada pemberantasan korupsi. Hal ini pernah dijanjikan oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ketika dia berkampanye pada pemilu 2004 dan agak menurun pada pemilu 2009 (baca: menurun janjinya bukan realisasinya!), namun justru SBY sendiri, Partai Demokratnya, dan keluarganya terlibat dalam korupsi. Janji yang hanya tinggal janji.

Dan, komitmen Prabowo dan Jokowi yang berjanji untuk menciptakan infrastruktur yang baik, misalnya jalan tol laut (Jokowi) atau 3000 kilometer jalan raya dan 4000 kilometer jalur kereta api (Prabowo) tentu saja hal itu bermakna demi untuk kelancaran sirkuit sekunder bagi kepentingan kelas kapitalis sebagaimana yang ditunjukkan oleh David Harvey tersebut.

Dalam program kerja Prabowo membangun ekonomi kerakyatan, dia mengatakan akan menambah berhektare-hektare tanah pertanian. Pelaksanaan janji ini hanya akan menguntungkan kelas kapitalis apabila penambahan itu tidak dibarengi dengan penguasaan negara atau penguasaan kolektif terhadap berhektare-hektare tanah persawahan tersebut. Tindakan ini dalam bahasa marxis disebut sebagai kebijakan yang mencerminkan akumulasi primitif yang memberikan ruang pada kelas kapitalis untuk mendapatkan lahan-lahan untuk kepentingan penetrasi modalnya. Jika hal ini terjadi, pemberdayaan sektor pangan yang didorong oleh Prabowo sudah tentu tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia (terutama bagi kelas buruh dan borjuis kecil: petani), tetapi menguntungkan minoritas masyarakat Indonesia dan kapitalis monopoli dari luar negeri.

Kontradiksi Ekonomi Kerakyatan

Prabowo mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi jalan tengah, sistem perekonomian yang didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berangkat dari argumen ini kemudian Prabowo mengatakan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pada 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh pemerintah (Prabowo melafalkannya dengan istilah: Pamarentah—mengingatkan orang pada Soeharto yang kurang pener/mlengse melafalkan kalimat.

Seperti apa implementasi dari pasal 33 UUD 1945 tersebut, menurut Prabowo? Jawabannya, dengan cara pemerintah mengawal pengusaha-pengusaha kecil dan kelas menengah yang tertinggal, yang tidak bisa mengikuti derap perekonomia abad ke-21. Pengawalan terhadap pengusaha kecil yang tertinggal inilah, menurut Prabowo, adalah cara yang bertentangan dengan neoliberalisme. Neoliberalisme, kata Prabowo, terkadang pemerintah diharamkan untuk ikut campur dalam urusan perekonomian warganegaranya dan pengusaha asing yang memenetrasikan modalnya di suatu negara. “Pemerintah Indonesia harus ikut campur mengurusi pengusaha kecil, tidak boleh membiarkan saja penguasaha kecil tertinggal,” begitu kata Prabowo.

Rupa-rupanya Prabowo menginginkan pemerintah menyuntikan hutang (baca: bantuan) kepada penguasaha kecil Indonesia (borjuis kecil) agar bisa bersaing dengan kapitalis-imperialisme atau pengusaha asing. Hal ini terkonfirmasi melalui argumen Prabowo yang mengatakan, secara tegas, bahwa dia tidak anti terhadap investor asing. Dia mengatakan, silahkan asing datang ke Indonesia, silahkan asing mengambil kekayaan di Indonesia, dia tidak akan menghalang-halanginya, bahkan akan memberikan dukungan.

Terjadi kontradiksi dalam wacana ekonomi kerakyatan yang diwacanakan oleh Prabowo. Dimana letak kontradiksinya? Jawabannya di sini letak kontradiksinya: Pengawalan pemerintah terhadap penguasaha kecil yang tertinggal dalam program Prabowo dalam konkretisasinya diwujudkan dalam bentuk memberikan pinjaman hutang. Jadi, rakyat diajari berhutang oleh Prabowo. Dari sini kemudian orang bisa memahami, ketika kapitalisme domestik (terutama borjuis kecil) berhadap-hadapan dengan kapitalisme monopoli (imperialisme), modal yang dimiliki oleh kapitalisme domestik adalah modal dari hasil berhutang sedangkan kapitalisme asing besar dari luar negeri bermodal besar tidak memikirkan tentang hutang, bahkan kapitalisme monopoli (kapitalisme asing besar dari luar negeri) memberikan pinjaman hutang kepada negara-negara terbelakang melalui mekanisme IMF (Internasional Monetery Fund) dan Word Bank.

Dalam dunia persaingan pasar, kapitalis diamini adanya budaya siapa yang kuat dia yang akan menang (free fight). Dari sini kemudian muncul pertanyaan, apakah kapitalisme domestik (pengusaha kecil) mampu bersaing dengan kapitalisme monopoli dari luar negeri? Sulit rasanya untuk percaya kalau kapitalisme domestik akan sejajar (apalagi menang) menghadapi kapitalisme monopoli (kapitalisme asing besar dari luar negeri), pasalnya untuk bersaing dengan kapitalisme monopoli hal yang harus dilakukan oleh kapitalisme domestik adalah selalu membuat hutang ketika persaingan semakin meningkat. Semakin tajam persaingan semakin dalamlah kapitalisme domestik membuat hutang. Nah, ketika hutang yang dibuat oleh kapitalisme domestik lebih besar ketimbang kemampuanya membayar hutang, maka pada saat itulah dia akan bangkrut. Dan, akhirnya peranan pemerintah untuk mendukung kapitalisme domestik demi mendorong semakin kuatnya kapitalisme domestik hanyalah ilusi belaka.

Demikian pula halnya dengan Jokowi yang menawarkan program bantuan kepada pedagang-pegadang pasar tradisional program dari Jokowi ini hanyalah karikatif belaka. Menurut Jokowi jika para pedagang pasar diberdayakan, sebagaimana yang telah dia lakukannya ketika memimpin Solo dan Jakarta (dia sangat bangga terhadap tindakannya ini), maka para petani dan pemasok komoditi (borjuis kecil) dapat menjual barang dagangannya melalui pedagang-pedagang yang ada dipasar tradisional.

Program pemberdayaan pedagang di pasar tradisional oleh Jokowi ini tidak menyentuh sedikit pun kepentingan buruh, dimana buruh adalah pencipta dari barang-barang yang diperdagangkan di pasar.

Ketika barang-barang yang diperjual belikan di pasar (baik pasar tradisional maupun supermarket/mall/hipermarket) dilepaskan dari peranan buruh sebagai pihak yang menciptakannya, menurut Karl Marx, pada saat inilah terjadi pemujaan yang bersifat fetis (Fetishisme). Fetisisasi oleh Jokowi jelas disuntikan dalam kesadaran massa rakyat untuk mengaburkan hubungan antara nilai tukar dengan nilai kerja yang terkandung di dalam komoditi (barang dagangan). Apa tujuannya? Salah satunya adalah untuk mengabarkan kepada rakyat bahwa dia pro-rakyat, sehingga di satu sisi dia mendapatkan dukungan rakyat dan di sisi lainnya dia mendapat dukungan dari kelas kapitalis.

Yah, kesan Jokowi yang pro pada rakyat lagi-lagi hanya ilusi belaka, padahal pada kenyataannya, secara prinsipil, Jokowi pro terhadap borjuis kecil, kapitalisme domestik-komperador, dan imperialisme sambil mempersetankan kelas buruh yang tereksploitasi dalam sistem kapitalisme melalui surplus value yang tercipta melalui barang dagangan.

Karl Marx dan Frederick Engels dalam pamflet yang mereka tulis dan diberi judul “Manifesto Komunis” megatakan bahwa kaum komunis tidak perlu menyembunyikan pendapat dan maksudnya. Perkataan dari Marx dan Engels ini dimaksudkan untuk menyindir bahwa kaum borjuis/kapitalis telah melakukan berbagai ketidakjujuran dalam melakukan proses akumulasi kapital. Kepentingannya dalam menindas kelas buruh disembunyikan dalam berbagai bentuk hegemoni dan program yang mengilusi sebagaimana yang tersirat dalam program-program pembangunan ekonomi dari Prabowo dan Jokowi.

Ketidakjujuran watak kelas kapitalistik Jokowi dapat ditemui pula dari program-program yang dia bangga-banggakan dan dia tunjukkan secara fisik berkali-kali di hadapan publik melalui forum debat presiden 15 Juni 2014, diantaranya adalah, program Jakarta sehat dan program kartu pendidikan. Program Jokowi tersebut jelas hanyalah program yang diorientasinya untuk menyuntikan kesadaran palsu masyarakat Indonesia. Program tersebut justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Program kartu miskin dan pendidikan jelas ditujukan untuk orang-orang miskin (baca: terekspolitasi oleh sistem kapitalisme). Dari sini Jokowi sebenarnya menunjukkan bahwa kalau orang miskin itu kesulitan secara ekonomis, sedangkan orang kaya (kapitalis) tidak. Karena orang miskin menagalami kesulitan maka dia perlu untuk dibantu. Bantunya dalam bentuk apa? Kartu!

Pemberian kartu sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu sendiri. Jokowi jelas ogah mengatakan jujur bahwa kemiskinan rakyat Indonesia disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menindas. Justru, melalui ke-2 kartu tersebut Jokowi menunjukkan bagaimana dia menjinakkan masyarakat Indonesia untuk tidak memprotes corak produksi kapitalisme yang telah menyusup ke dalam lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan secara brutal. Lagi dan lagi, strategi pemberian kartu tersebut hanyalah strategi hegemonik yang berusaha menyumbat kesadaran kritis massa rakyat.

Dalam realitasnya kartu Jakarta menuju sehat itu tidak membantu rakyat miskin secara maksimal. Rakyat miskin melalui kartu itu hanya mendapatkan pelayanan-pelayanan yang terbatas dari lembaga kesehatan. Apa ada rakyat miskin yang menggunakan kartu sehat dirawat di ruang VIP?! Tidak ada..!!!!!! Obat-obatan yang diberikan oleh lembaga kesehatan pun hanya terbatas. Hanya obat-obat generik bukan paten. Yang lain lagi, peralatan medis pun terbatas untuk rakyat miskin. Artinya, kesehatan di bawah kepemipinan Jokowi masihlah dibisniskan. Padahal kesehatan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibisniskan.

Untuk kartu pendidikan dari program Jokowi pun tidak digratiskan hingga perguruan tinggi sampai S-3. Di batasi..!! Kenapa dibatasi?! Karena Jokowi menilai bahwa pendidikan adalah obyek bisnis para kapitalis. Dalam hal ini rakyat miskin, dalam mengakses pendidikan, hanyalah diposisikan sebagai penerima sampah dari kepentingan kapitalisme.

Solusi Untuk Masalah Kemiskinan dan Pengangguran

Baik Jokowi maupun Prabowo sejalan. Mereka memandang kemiskinan adalah masalah yang harus mendapatkan solusi. Pertanyaannya, apa solusi yang ditawarkan oleh mereka?

Bagi Jokowi untuk mengentasan masyarakat miskin harus disiapkan program-program yang mendukungnya. Dalam penilaian Jokowi, dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kemiskinan adalah: yang harus kita lakukan tidak hanya menyediakan anggarannya saja tetapi yang paling penting adalah sistemnya terlebih dahulu yang harus dibangun. Apa maksudnya? Sistem yang dimaksud oleh Jokowi ternyata adalah pengeluaran kebijakan kartu menuju sehat dan kartu pendidikan. Dengan naif Jokowi mengatakan melalui program pengeluaran 2 kartu tersebut rakyat bisa dientaskan dari kemiskinannya. Dan, dengan menggunakan sistem kartu ini, Jokowi mengatakan bahwa hal ini akan dapat dijadikan media pemantau terdistribusikannya anggaran ke masyarakat miskin.

Solusi yang diberikan oleh Jokowi tidak menyentuh permasalahan. Solusinya hanya karikatif belaka, naif dan konyol. Permasalahan kemiskinan sebenarnya disebabkan oleh permasalahan struktural dalam sistem kapitalisme, dan oleh karena itulah harus diselesaikan dengan cara merontokan sistem kapitalisme. Bukannya merontokan kebinatangan kapitalisme, Jokowi justru berperan sebagai representator kepentingan kelas kapitalis. Hal ini bisa dipahami dari argumen-argumennya pada debat calon presiden pada 15 Juni 2014 yang lalu.

Menurut Jokowi, selain sistem yang harus dibangun untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, solusi lainnya adalah dengan cara mendorong investor-investor tersebar merata ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dengan tersebar meratanya investor diberbagai daerah di Indonesia, Jokowi berharap warga negara yang sebelumnya tidak bekerja dapat bekerja atau memiliki pekerjaan.

Jadi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, Jokowi percaya, solusinya adalah mendorong kapitalisme hidup subur dan merata di desa-desa. Sebuah solusi yang bersifat predatoris. Mengapa disebut predatoris? Jawabannya, karena sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir kritis, bahwa sistem kapitalisme adalah sistem yang menghisap atau menindas. Sistem yang haus akan buruh-buruh murah, sistem yang anarkis dan mengalienasi manusia secara total.

Dengan demikian, kalau Jokowi jadi presiden dia akan menumbalkan rakyatnya sebagai mangsa dari kapitalisme. Dan, dengan demikian pula, Jokowi bukannya memberikan solusi terhadap permasalahan kemiskinan, justru dia memunculkan permasalahan baru yang lebih serius.

Jokowi sama sekali tidak berpihak pada kelas pekerja. Ketika dia berpidato pada debat calon presiden 15 Juni 2014 dia membual kalau dia berpihak pada kaum buruh. Untuk membuktikan hal ini dia mengatakan telah menaikan upah buruh sebesar Rp. 2,2 juta. Iya, benar melalui kebijakannya Jokowi memang pernah menaikan upah buruh sebesar itu, namun kebijakan itu ditarik kembali oleh Jokowi ketika beberapa perusahaan (para kapitalis) merasa keberatan atas kebijakan dari Jokowi itu. Sikap Jokowi yang patuh pada kepentingan kapitalis ini menunjukkan bahwa dia tidak lebih dari perpanjangan tangan dari kepentingan kapitalisme.

Bagaimana menurut Prabowo? Prabowo mengatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah salah satu permasalah yang menjadi sasaran penyelesaian dalam program ekonomi kerakyatannya.

Solusi yang ditawarkan oleh Prabowo untuk menangani permasalahan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan cara memberadayakan sektor pertanian. Dalih yang diberikan oleh Prabowo, kenapa harus sektor pertanian harus diberdayakan? Jawabannya, karena melalui pemberdayaan ini, hal ini bisa menyerap tenaga-tenaga kerja yang menganggur dalam waktu yang singkat (beras/padi bisa dihasilkan dalam kurang 100 hari, demikian juga jagung yang hanya berumur 120 hari). Menurut Prabowo, dengan dibukanya lahan pertanian, satu hektare persawahan dapat digarap oleh 4-12 orang. Jadi, dari sini dia yakin bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian akan mengalami maksimalisasi jika pemerintah Indonesia berkomitme kuat memberdayakan sektor pertanian.

Menurut Prabowo banyak hutan-hutan di Indonesia yang sudah rusak. Hutan-hutan yang sudah rusak itu akan sangat bermanfaat apabila diubah menjadi lahan-lahan pertanian dan persawahan. Oleh karena itulah kalau kelak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Kapitalis Indonesia dia berjanji akan merombak hutan-hutan yang sudah rusak itu menjadi lahan pertanian dan persawahan. Dia berjanji akan menciptakan lahan persawahan sebanyak 2 juta hektare sawah baru ditambah dengan 2 juta hektare untuk bioetanol. "Orang yang tidak punya apa-apa, menjadi memiliki pekerjaan dengan program ini," begitu kata Prabowo.

Berangkat dari program pengadaan lahan persawahan tersebut, maka Prabowo pun tiba pada kesimpulan bahwa dengan telah banyaknya rakyat yang bekerja di sawah hal itu akan mendorong berkurangnya kemiskinan karena sudah banyak orang miskin yang memiliki pekerjaan. Tidak itu saja, dengan penghasilan yang melimpah dari sektor pertanian ini, maka upah buruh pun bisa dinaikkan. "Kita mendapat kelebihan uang," kata Prabowo.

Dalam pidatonya dalam debat calon presiden 15 Juni 2014 Prabowo tidak mengutak-atik wacana tanah untuk penggarapnya atau pertanian secara kolektif. Wacana ini tentu saja dihindari oleh Prabowo karena watak kelasnya yang kapitalistik.

Prabowo mendorong terciptanya berjuta-juta hektare lahan sebenarnya untuk memberikan ruang kepada kepentingan kapitalis agar dapat menanamkan modalnya dalam sektor ini, bukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat dalam hal ini hanya dijadikan pekerja yang harus mengabdi pada kepentingan kapitalis yang memenetrasikan modalnya di ladang yang telah dibuka oleh Prabowo. Dalam hal ini Prabowo telah menjalankan akumulasi primitif (modal awal berupa lahan) untuk meratakan jalan bagi kepentingan kapitalisme.

Kesimpulan: Prabowo dan Jokowi adalah sama-sama anjing penjaga dan perpanjangan tangan dari kepentingan kelas kapitalis. Bukan kepentingan rakyat!

Diskusi Antara Isman dan Kawan-Kawan



Repusulla Rasjid: Jangan-jangan keduanya kurang faham soal kapital atau semacamnya apalagi soal sosialis?


To kawan Repussula Rasjid: Kalau dilihat dari argumen-argumen mereka yang selalu mengkait-kaitkannya pada ekonomi kerakyatan, tampak jelas mereka berdua memakai jargon-jargon dan gaya Soekarno. Prabowo misalnya tidak hanya meminjam di sana-sini irisan-irisan pemikiran sang borjuis nasionalis Soekarno, tetapi dia juga bergaya busana dan tingkah laku kesoekarno-soekarnoan. Sedangkan Jokowi sendiri mencomot akronim berdikari dalam argumennya. Konsep berdikari ini jelas adalah konsep besutan dari Soekarno yang terumuskan secara jelas dalam TRISAKTI (berdaulat dalam politik, BERDIKARI dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya). Jargon-jargon yang mereka comot dari Soekarno seharusnya mengingatkan mereka bahwa Soekarno membangun pemikirannya, kata Soekarno sendiri, tidak bisa dilepaskan dari marxisme. Tapi baik Jokowi maupun Prabowo terlihat membuta terhadap marxisme. Boro-boro menyinggungnya dalam argumen mereka, memikirkannya pun mereka mungkin tidak sudi. Mengapa? Jawabannya, karena watak dan mental mereka yang telah terkapitalisasi

Repussulla Rasjid: Atau mungkin terlalu sulit memahami marxisme... apalagi mereka hidup dijaman orba (orde baru) yang mencekal faham-faham seperti itu.

To kawan Repussulla Rasjid: Aku melihatnya karena watak dari kelas mereka yang kemudian mereka membuta terhadap marxisme?

To Bung Repussulla Rasjid: Nah, itulah yang digembar-gemborkan oleh kelas kapitalis, gan, sebagai bentuk intimidasi. Kelas kapitalis telah kehabisan akal bagaimana memberikan alasan yang rasional terhadap ancaman nasionalisasi. Bagaimana pun mereka tidak mungkin melarikan modalnya. Mengapa? yang pertama, modal yang telah mereka penetrasikan di Indonesia, berupa mesin-mesin pabrik parmanen misalnya, tidak dapat mereka pindahkan dengan mudah, dan jika pun mereka pindahan hal itu akan memakan dana yang cukup besar dan itu berarti akan menggerogoti keuntungan kelas kapitalis. Embargo itu bukanlah hal yang harus ditakutkan, Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sepaham dengan Indonesia, kerjasama dengan kuba atau bolivia misalnya. Yang kedua, dari modal yang mereka miliki di Indonesia, dalam proses produksinya, misalnya produksi melalui pabrikan, pabrik membutuhkan bahan-bahan mentah dari Indonesia besarta buruh-buruh yang telah ada--syukur-syukur telah terhegemoni. Jika mereka melarikan modalnya, mereka tidak akan mau menanggung resiko yang sangat besar. Bentuk dan bangun partai buruh!

Aku sepakat dengan kawan Kend Budha Kusumandaru bahwa ekonomi kerakyatan yang dirumuskan oleh Prabowo dan Jokowi lebih dekat dengan pasar bebas klasik dimana negara memberikan fasilitas infrasturktur dan industri untuk kepentingan kapitalis dalam memenetrasikan modalnya serta mejalankan proses produksinya.

Joko Sartono: Bung isman, dalam janji jokowi juga mengatakan ekonomi kreatif kaum muda seperti seni musik band,dll. Bagaimana pendapat anda bung?... pastinya kaum muda dapat terhibur dan di zona nyaman.

To kawan Joko Sartono: Kreatif, kritis, dan memiliki semangat militansi untuk berlawan! Kreatifitas sangat pentinga bagi kaum muda. Karena apa? Marx mengatakan yang namanya kerja itu adalah kemampuan manusia mengubah sesuatu menjadi berguna bagi kebutuhan hidup manusia. Nah, kemampuan ini baru akan ada apabila pemuda memiliki kreatifitas. Tanpa kreatifitas tidak ada yang dapat dikerjakan oleh pemuda. Namun, menghadapi kondisi seperti ini, kreatifitas saja tidak cukup, anak-anak muda harus membentuk organisasi pergerakan untuk merontokan sistem yang menindas mereka, sistem kapitalisme

Joko Sartono: Harapan untuk kaum muda mendatang gimana bung?...apakah seperti Che Guevara berani berkata Lawan?!... 

To kawan Joko Sartono: Kreatif, kritis, dan memiliki semangat militansi untuk berlawan! Kreatifitas sangat pentinga bagi kaum muda. Karena apa? Marx mengatakan yang namanya kerja itu adalah kemampuan manusia mengubah sesuatu menjadi berguna bagi kebutuhan hidup manusia. Nah, kemampuan ini baru akan ada apabila pemuda memiliki kreatifitas. Tanpa kreatifitas tidak ada yang dapat dikerjakan oleh pemuda. Namun, menghadapi kondisi seperti ini, kreatifitas saja tidak cukup, anak-anak muda harus membentuk organisasi pergerakan untuk merontokan sistem yang menindas mereka, sistem kapitalisme

Bintang Gerigi: Siap-siap jadi bangsa kuli,kuli di antara bangsa,kuli bangsa di antara bangsa maju.

To Bintang Gerigi: Soekarno dalam sebuah pidatonya pernah berkata, "orang hidup harus makan dan yang dimakan adalah hasil kerja. Kalau tidak kerja tidak makan. Kalau tidak makan pasti mati." Rentetan kalimatnya yang dilontarkan dalam sebuah pidato itu mengandung kritikan terhadap imperialisme (kapitalisme yang telah berganti bulu, kata Soekarno) dan oleh karena itulah Soekarno melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset asing. Jika Jokowi dan Prabowo meniru Soekarno seharusnya mereka pro-terhadap nasionalisasi dan penyitaan aset-aset asing, tetapi pada kenyatannya justru mereka menjadi antek-antek kapitalisme asing (investor asing). Ini artinya mereka berdua telah mengkorupsi pemikiran Soekarno..!!
 


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar