Jumat, 26 Mei 2017

PELAJARAN DARI KOMUNE PARIS 1871

Ditulis Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono

Negara buruh pertama di dunia bukan Uni Soviet atau Rusia. Namun, jika dikatakan kalau Uni Soviet adalah negara buruh terlama pertama di dunia, hal itu memang harus diakui. Ada negara buruh pertama di dunia yang umurnya sangat pendek, yakni hanya 27 hari. Negara itu, didirikan di Paris (Perancis) pada tahun 1871 oleh kaum buruh yang melakukan insureksi di sana. Nama Negara buruh itu adalah “Komune Paris”.

Walaupun, Komune Paris berumur pendek, keberadaannya memicu Karl Marx memberikan perhatian penuh terhadapnya. Marx menemukan konkretisasi negara buruh yang telah dirumuskannya bersama Friedrich Engels sebelum munculnya fenomena Komune Paris. Pada tahun 1848, Marx dan Engels menulis sebuah pamflet, yang mereka tulis untuk Liga Komunis (Bund der Kommunisten). Di dalam pamflet itu, mereka menulis, “betapa pentingnya kelas buruh memenangkan pertempuran demokrasi” demi “mendorong dan memberikan jalan bagi kelas buruh merenggut tampuk kekuasaan kaum borjuis”. Dengan kata lain, sebagai gerbang pembuka, kelas buruh harus menumbangkan kelas kapitalis dan kemudian berkuasa sebelum mereka memulai melakukan perubahan sistem perekonomian masyarakat—dari sistem perekonomian kapitalistik yang menindas ke perekonomian sosialistik nir-penindasan (Lihat: Sandra Bloodworth, Komune Paris, dalam Revolusi Kaum Buruh di Abad 20, Bintang Nusantara, Tanpa Nama Kota, 2014. Halaman: 9). Namun, mereka tidak mempermasalahkan apakah mesin negara lama masih bisa dipakai atau tidak. Bahkan, sebelum tahun 1848, Marx menegaskan perlunya kaum buruh berkolaborasi dengan kaum borjuis. Ketika mereka menyaksikan kemunculan revolusioner Komune Paris pada tahun 1871, mereka mendapat pelajaran kalau buruh tidak bisa menggunakan negara yang telah direnggutnya untuk “mengamankan” kepentingan mereka tanpa mengganti mesin negara yang lama dengan yang baru. Tindakan awal, yang harus dilakukan oleh kaum buruh adalah menghancurkan (baca: menggantikan) mesin negara borjuis, yang berupa birokrasi, polisi, pengadilan, penjara, parlemen, dan militer dengan mesin negara buruh, seperti kekuasaan soviet-soviet (dewan-dewan buruh), kontrol buruh terhadap soviet-soviet, dan pembentukan buruh bersenjata.

Komune Paris memberikan pelajaran kepada kaum buruh, bahwa kaum buruh memiliki kemampuan yang independen atau mandiri dalam pengelolaan negara. Pelajaran itu, membuka mata Marx, Engels, Lenin, Trotsky, dan gerakan—organisasi—kaum buruh lebar-lebar bahwa kolaborasi atau kerja sama dengan kaum borjuis tidak perlu dilakukan. Dengan kejam sejarah telah membuktikan, kolaborasi dengan kelas borjuis hanya akan membuahkan bumerang, tidak ada manfaatnya secuilpun yang dapat diperoleh kaum buruh dari kerja sama itu, bahkan kaum buruh akan mengalami penindasan yang begitu dahsyat dari kaum borjuis jika kaum borjuis sudah tidak lagi membutuhkan kolaboratornya (Lihat: John Reed, Revolusi Komunis: 10 Hari Yang Mengguncang Dunia, October Light 1917, Yogyakarta, 2017).

Komune Paris memberikan pelajaran, bahwa untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa penindasan antarkelas, kaum buruh masih membutuhkan negara. Tidak seperti halnya kaum anarkis, yang menolak keberadaan negara setelah revolusi kaum buruh. Pertanyaannya, untuk apa negara masih dibutuhkan oleh kelas buruh? Bukankan dalam ajaran Marxisme negara didefinisikan sebagai kelas yang terorganisasi untuk menindas kelas lainnya? Dan, bukankah dengan tetap dipeliharanya keberadaan negara, itu artinya kelas buruh terus melanggengkan adanya penindasan?

Sudah jauh-jauh hari Karl Marx dan Friedrich Engels menandaskan bahwa negara adalah alat bagi kepentingan kelas yang sedang berkuasa, kelas borjuis. Walau pun, kaum berjuis berkoar-koar kalau keberadaan negara adalah “netral”, dan pembagian kekuasaan ke dalam fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah bukti dari upaya kontrol dari “kenetralan” itu, koaran mereka itu sungguh hanya tipuan. Bagi Marx dan kaum Marxis Revolusioner, sebenarnya keberadaan negara hanya ditujukan untuk melayani kelas yang sedang berkuasa (Lihat: Julian, Negara Buruh Pertama: Komune Paris, Koran Mingguan Bumi Rakyat, Edisi 89—Minggu III—III—2016).

Sebagai kelas yang pernah berkuasa, tentu saja, kelas borjuis memiliki sumber daya yang begitu kuat, dan kekuatannya itu tidak bisa secara serta merta dihancurkan, lenyap begitu saja dari muka bumi, setelah revolusi dimenangkan oleh kelas buruh. Selain itu, mereka bukan tidak mungkin berupaya bangkit kembali untuk menghancurkan revolusi kaum buruh dan hadir kembali sebagai sang penindas—rezim Stalinis membuktikan secara konkret mengenai hal itu. Oleh karena itu, setelah revolusi dimenangkan oleh kelas buruh, buruh masih membutuhkan negara untuk melenyapkan sama sekali sumber daya yang telah dibangun oleh kelas kapitalis, dan menindas upaya-upaya dari kelas kapitalis untuk bangkit kembali. Dan, itulah makna dari kediktatoran proletariat.

Ya! Melalui kediktatoran Proletariat, kelas buruh masih tetap memelihara penindasan. Namun, begini, kawan. Mengutip lontaran dari seorang Pendeta Marxis, Pandu Jakasurya, ada perbedaan yang sangat signifikan antara kediktatoran borjuis dan proletariat. Di mana letak perbedaannya? Jawabannya, jika kediktatoran borjuis berupaya melanggengkan penindasan, maka kediktatoran proletariat berupaya untuk mengganyang dan melenyapkan penindasan.


KAMUS:

Komune: wilayah administrasi terkecil yang ditandai oleh pemilikan dan pemakaian alat-alat produksi secara kolektif. Tidak hanya itu saja, istilah itu merujuk pada pengelolaan negara yang dikontrol oleh mayoritas bukan minoritas. Di dalam negara borjuis, walau pun rakyat diilusi memiliki kontrol terhadap negara, sesungguhnya hanya dikontrol oleh segelintir kaum borjuis entah melalui politik investasi, entah pajak, entah founding, dan entah tindakan-tindakan korup lainnya.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar