Rabu, 28 Juni 2017

IMPERIALISME BELANDA, PRIYAYI, DAN TIDAK TERBENTUKNYA KAPITALISME DOMESTIK DI INDONESIA DI MASA KOLONIALISM



Ditulis Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono




Tulisan ini aku buat untuk merespon
pertanyaan dari kawan Leon Kastayuda (Kader KPO PRP)
Kawan Leon, bertanya, jika awal mula perkembangan kapitalisme di Rusia seperti itu,
bagaimana dengan Indonesia? 

Dengan sangat singkat, aku berupaya menjawab pertanyaan itu
__________________________________

Ketika Kapitalisme di Eropa sedang berkembang, dan dalam perkembangannya itu mengalami over produksi, mereka membutuhkan pasar-pasar baru untuk memasarkan barang-barang dagangan (komoditas) mereka. Kebutuhan akan pasar-pasar baru itulah, yang mendorong kapitalisme Eropa, yang kemudian menjelma menjadi imperialisme, mencari daerah-daerah pemasaran. Indonesia adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran imperialisme, terutama imperialisme Belanda.
Belandan (VOC), pada awalnya, sama seperti negara-negara lainnya seperti Cina dan Arab, ketika pertama kali datang ke Indonesia, yakni berdagang, atau dengan kata lain, memasarkan komoditasnya yang mengalami over produksi di negerinya sendiri. Namun, dalam perkembangannya, imperialisme Belanda, untuk kepentingan memasifkan akumulasi kapital, bergerak melakukan perampasan terhadap kekayaan alam Indonesia, dan menghisap tenaga kerjanya.
Bersamaan dengan itu, Indonesia, yang pada waktu itu bernama Hindia, masih terkungkung dalam sistem feodalisme. Raja-raja dan para bangsawan (priyayi) berkuasa. Mereka menguasai tanah-tanah di Indonesia, menguasai tenaga kerjanya, dan menguasai hasil kerja massa rakyat Indonesia.
Ketika imperialisme Belanda lebih jauh merampas keayaan alam dan hasil kerja rakyat Indonesia, Indonesia pun masih tetap terkungkung dalam sistem feodalisme. Sistem feodalisme yang menindas ini, yang eksistensinya masih ada di Yogyakarta, adalah sebuah sistem yang hanya bisa eksis apabila sistem ini menyedot hasil keringat rakyat yang bercucuran dalam menghasilkan berbagai barang kebutuhan hidup (hasil pertanian/hasil berburuhan/komoditas/barang dagangan).
Imperialisme Belanda bukannya menghancurkan sistem feodalimse, justru memanfaatkannya. Melalui, tangan-tangan priyayi mereka menghisap rakyat Indonesia, dan memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang penjualannya bagus di pasar-pasar Eropa, dan memaksa buruh-buruh untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh imperialisme Belanda dalam mengakumulasi kapital.
Imperialisme Belanda, semakin merangsek masuk ke pelosok-pelosok Indonesia dengan memanfaatkan sistem (feodalisme) yang sudah ada. Raja-raja di Maluku, misalnya, seperti di Halmahera dan Tidore di bekuk dan kemudian dijadikan kaki tangan bagi kepentingan Belanda. Di bawah cenkraman Belanda kerajaan Tidore diperintahkan untuk menyetorkan hasil produksi dari penduduk Tidore itu sendiri, dan penduduk Papua. Papua, pada saat itu adalah daerah jajahan Tidore.
Dan, lebih parahnya lagi, Kawan Leon Kastayuda, kehadiran kapitalisme Belanda tidak menginspirasi para priyayi untuk mengubah cara berproduksinya. Dengan kata lain, kaum priyayi tetap dalam kondisi status quo, tidak mengubah dirinya menjadi kelas kapitalis domestik. Mereka merasa nyaman dengan kedudukannya, dan lebih menerima menjadi penjilat imperialisme Belanda ketimbang membangun dirinya sendiri. Mereka, kaum priyayi itu, memang benar-benar payah, mereka tidak berminat untuk menjadi kapitalisme pertanahan.
Berangkat dari ulasanku, pada paragraf terakhir di atas, pertnyaannya, kan, begini, Bung Leon Kastayuda: Mengapa kaum priyayi itu, ogah menjadi kapitalisme pertanahan? Jawabannya, tanah-tanah di Indonesia pada waktu itu cukup luas, namun penduduknya sedikit. Nah, oleh karena itulah, Bung Leon, kaum priyayi lebih memilih menguasai tenaga kerja massa rakyat Indonesia ketimbang menjadi bagian dari kapitalisme domestik. Mereka lebih memilih menjadi rezim yang kolot ketimbang menguasai alat-alat produksi modern model kapitalisme. Mereka, para priyayi itu, sudah cukup puas menghisap hasil kerja kaum petani hingga 40%.


Pasca Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya--17 Agustus 1945--Kapitalisme domestik di Indonesia pun belum terbentuk, kalau pun ada anasir-anasir pembentukannya, mereka masih dalam kondisi yang sangat lemah.
Kehadiran Soekarno, melalui konsep Marhaenisme, sebenarnya berupaya untuk membangkitkan kapitalisme domestik yang masih lemah itu. Melalui, konsepnya itu, sang borjuis nasionalis itu mengatakan kaum yang memiliki alat produksi, namun dalam kondisi yang lemah, seperti Pak Marhaen yang ditemuinya di Bandung, harus dikawal dari tindasan imperialisme dan  dibangkitkan.
Irisan-irisan ajaran Marxis, rupa-rupanya, digunakan oleh Soekarno untuk kepentingannya itu. Kepentingan membangkitkan kapitalisme domestik yang masih sangat payah.
Namun, sebelum Soekarno memperoleh hasil, dia bersama anggota-anggota komunis (PKI) dihancurkan. Kaum militer yang berbisnis dan imperialisme bersatu padu "menjotos" Soekarno dan berupaya menyingkirkan PKI dengan cara-cara fitnah dan kebrutalan yang sangat keji.


Setelah peristiwa 30 September 1965. Soeharto hadir. Imperialisme dipersilakan untuk merampas kekayaan alam dan menghisap kaum petani dan buruh-buruh di Indonesia.
Uniknya, karena militer memainkan peranan dalam dunia bisnis. Melaluinya, cabang-cabang industri dikuasai oleh militer. Termasuk salah satunya industri pertambangan, Pertamina.
Boom minyak, membuat bisnis militer dilimpahi banyak uang. Kaya mereka!
Boom minyak itu, menggiring negara (bisnis militer) mengamankan kepentingannya. Mereka dengan kekayaan yang dimilikinya itu mendorong kroni-kroni dan keluarga-keluarga mereka menjadi kapitalisme domestik.
Nah, inilah awal mula munculnya kapitalisme domestik di Indonesia. Muncul karena kepentingan untuk mengamankan bisnis militer, kapitalisme militer.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar