Minggu, 04 Juni 2017

NEGARA BURUH MENURUT MARXISME, ANARKISME, DAN SOSIAL-DEMOKRASI (1)



Didokumentasikan Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono


Tulisan ini, merupakan dokumentasi dari hasil dikusi yang diselenggarakan oleh Militan Indonesia, sel Yogyakarta, pada hari Sabtu, 3 Juni 2017.

Diskusi dihadiri oleh:
Raymond (Militan Indonesia)
Pandu Jakasurya (Militan Indonesia)
Joseph Adinegoro (Aktivis CWI-Sosialis Alternatif Malaysia)
Mahendra (KPO PRP)
Ismantoro Dwi Yuwono (October Light 1917)

Diskusi yang diselenggaran setiap satu kali dalam satu minggu ini, kali ini, mengulas tentang buku yang ditulis oleh Lenin, “Negara dan Revolusi”. Berikut ini, dokumentasi hasil diskusi tersebut:

Masalah Perumahan
Di antara kaum Marxis dan Anarkis selalu terjadi polemik. Salah satu polemik, yang terjadi diantara keduanya, adalah polemik tentang masalah perumahan pasca revolusi proletar. Kaum Marxis, sebagaimana diwakili oleh Friedrich Engels dan kemudian diperkuat oleh Lenin, mengatakan bahwa gedung-gedung yang sebelumnya milik kaum borjuis harus berada di bawah penguasaan negara buruh dan diubah menjadi perumahan kaum buruh dan kaum tertindas lainnya yang tidak memiliki rumah. Di lain pihak, kaum Anarkis, misalnya Bakunin, mengatakan gedung-gedung yang merupakan properti kaum borjuis itu, jika dikuasai oleh negara, sama saja hanya mengoper kepemikan dari milik borjuis ke milik negara, sedangkan kepemilikan itu sendiri adalah akar dari otorisasi yang menindas. Jadi, menurut kaum Anarkis, ketika properti itu, berada di bawah kekuasaan negara buruh, itu sama saja, kaum Marxis melakukan tindakan kontra-revolusioner.

Joseph Adinegoro menggaris bawahi, walau pun kaum Anarkis menilai bahwa hak milik (properti) adalah hasil pencurian. Tetapi, dalam ajaran mereka, ketika revolusi berhasil dimenangkan oleh kelas buruh—dalam kerangka kolektif—hak milik itu tidak ditransformasikan sebagai milik kolektif. Rumah-rumah atau gedung-gedung yang pada awalnya milik pribadi (kaum borjuis), pasca revolusi, masih tetap menjadi milik pribadi. Joseph memberikan contoh konkret seperti ini. Misalnya, “Kau tinggal dalam satu kompleks perumahan bersama tetangga-tetangga borjuismu yang lain. Ketika revolusi berhasil dimenangkan oleh kaum buruh [anarkis], maka perumahan itu masih tetap bisa kau miliki, begitu juga dengan tetangga-tetanggamu. Semua tetanggamu yang ada di dalam kompleks itu masih tetap dijamin kepemilikannya, walau pun, kata kaum Anarkis, kepemilikan itu adalah hasil dari pencurian”.

Berbeda halnya dengan kaum Marxis. Bagi kaum pengikut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels, rumah-rumah yang ada di kompleks tersebut, ketika revolusi dimenangkan, maka properti itu menjadi milik kolektif. Masalah siapa yang akan menempati rumah yang ini dan itu dapat dirembug atau dimusyawarahkan bersama. Pembagian perumahan secara kolektif, harus dilakukan secara demokratis, dan manusiawi. Demokratis artinya harus diputuskan secara kolektif, dan manusiawi artinya para gelandangan, kaum miskin, dan buruh-buruh yang sebelumnya tidak memiliki rumahlah yang menjadi prioritas. Joseph menambahi, “Itulah bentuk konret dari praktik demokrasi tersentral di bawah negara sosialisme”.

Kaum Anarkis Tidak Otoriter?
Kaum anarkis mengklaim dirinya, sambil menepuk dada, adalah kaum yang tidak otoriter, tetapi kaum yang egaliter. Dan, hal itu, mereka buktiknya dengan menentang berbagai bentuk otoritas, baik itu otoritas yang sifatnya pribadi atau individual maupun kolektif.

Tetapi, Joseph mengingatkan, “Walau pun mereka menolak otoritas, mereka menginginkan adanya revolusi, sedangkan revolusi itu sendiri adalah tindakan kelas yang bersifat otoritatif. Ini satu bentuk fenomena yang sangat menggelikan”. Joseph melanjutkan, “Gue, kelas buruh, enggak mau terus-menerus elu (kelas kapitalis) kangkangin, oleh sebab itu, gue akan gebuk balik elu. Setelah gue gebuk elu, gue punya otoritas”.

Sekali lagi Joseph mengingatkan, “Nah, hal tersebut, sebenarnya menjadi tindakan yang kontra-produktif bagi kaum Anarkis. Karena apa? Karena, di satu sisi mereka menginginkan adanya revolusi, sedangkan revolusi itu sendiri adalah tindakan yang mengarah pada pembentukan otoritas baru pasca ditumbangkannya otoritas yang lama”.

Hal yang menggelikan lagi dari kaum Anarkis adalah, di satu sisi mereka menolak tindakan anarkis, tetapi dalam kenyataannya mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis, seperti melempar batu, dan bom. Tindakan yang sangat jauh berbeda dengan Kaum Marxis, yang menginginkan aksi “damai”. Aksi damai yang dimaksud, adalah seperti aksi-aksi yang dilakukan melalui pendidikan, demonstrasi, pemogokan, dan blokade. Kaum Anarkis, dalam melakukan aksi-aksinya itu, lebih cederung ke aksi-aksi yang bersifat terorisme, bar-bar, ketimbang aksi yang revolusioner. Cocok dengan namanya: ANARKISME.

Perlu di catat juga, bagi kaum Marxis, walau pun aparat represi (polisi dan militer) adalah alat bagi kepentingan kapitalis, namun aparat yang ada di lapisan bawah berasal dari anak-anak dari kaum yang tertindas. Dan, berangkat dari analisis inilah, maka kaum Marxis dapat merangkul mereka untuk justru melawan negara dan menumbangkan sistem kapitalisme. Revolusi komunis di Rusia tahun 1917 mengajarkan hal itu. Dalam revolusi itu, ditunjukan bahwa kaum militer berhasil dibuka mata dan pikirannya, bahwa mereka pada hakikatnya berasal dari kaum yang tertindas, dipersenjatai oleh kelas yang berkuasa, dan dijebak dalam perang-perang imperialis yang sama sekali tidak menguntungkan mereka dan kaum tertindas, tetapi menguntungkan kaum feodal dan kapitalis .

Distorsi Sosial-Demokrasi tentang Negara
Ada perberbedaan yang signifikan antara Marxisme Revolusioner dan kaum Sosial-Demokrasi. Manurut Kaum Sosial-Demokrasi, negara masih lah dibutuhkan oleh kaum buruh pasca revolusi. Namun, menurut mereka, keberadaan negara ini sifatnya selamanya. Selamanya dibutuhkan untuk mengatur masyarakat. Hal itu, bertentangan dengan ajaran Marxis. Menurut Marxisme-Leninisme-Trotskisme, negara tidak selamanya ada. Keberadaan negara pasca revolusi di suatu negara, eksistensinya harus digunakan untuk membangun negara-negara buruh di seluruh dunia, digunakan untuk menindas anasir-anasir borjuis di seluruh dunia yang berupaya untuk bangkit kembali, dan sebagai masa transisi dari masyarakat sosialis ke masyarakat komunis.

Stalinisme dan Maoisme pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Sosial-Demokrasi. Dua ideologi non-Marxis itu, sama-sama mendorong menguatnya negara, bukannya menggiring negara pada kelenyapannya. Hanya bedanya, kaum sosial-demokrat tidak memiliki power konkret dalam merealisasikan konsepsinya, sedangkan Stalinisme dan Maoisme memilikinya. Baik Joseph Stalin maupun Mao Tse-tung memiliki militer dan birokrasi yang kuat dan tunduk pada kuasa mereka.

Kita harus menunjukkan kepada kaum Anarkisme, Sosial-Demokrasi, Stalinisme, dan Maoisme, jalan yang diridhoi oleh Marxisme”, seloroh Joseph Adinegoro.

Pandangan Sosial-Demokrasi tentang Imperialisme
Sosial-Semokrasi memandang bahwa tahapan tertinggi dari kapitalisme adalah imperialisme. Dalam tahapan tertinggi itu, kelas kapitalis selain memiliki modal yang sangat besar, mereka juga melakukan monopoli di seluruh dunia, di dunia perdagangan. Namun begitu, mereka tidak menilai bahwa kapitalisme yang sudah menjadi imperialisme tersebut harus ditumbangkan melalui gerakan revolusi yang mengarah pada pembangunan kediktatoran proletariat yang merupakan transisi ke arah penciptaan masyarakat komunis. Mereka menilai, hal yang harus dilakukan adalah biarkan hal itu terjadi, kaum kapitalis akan menggali liang kuburnya sendiri, dan sosialisme atau kapitalisme negara pada akhirnya akan tercipta dengan sendirinya.

Marxisme-Revolusioner menilai: Ya! Pada tahap awal revolusi dimenangkan, kaum buruh membutuhkan negara, negara yang masih bersifat demokrik-borjuis. Namun, bukan berarti kaum borjuis masih tetap dipelihara dan dilanggengkan di dalamnya. Mereka harus sama sekali dihancurkan. Melalui alat-alat yang telah dibangun oleh kaum borjuis sendiri sebelumnya lah kaum borjuis dihancurkan. Namun, bersamaan dengan penghancuran itu, harus dilaksanakan tahapan selanjutnya, yakni pembangunan masyarakat sosialisme di seluruh dunia yang mengarah pada pembangunan masyarakat komunis. Jadi, keberadaan sosialisme negara sifatnya hanya sementara.

Perbandingan antara Negara Republik dan Republik yang Tersentral
Marxisme menilai struktur negara yang cocok bagi pembangunan negara sosialisme adalah negara republik tersentral. Di dalam struktur negara seperti itu, semua wilayah-wilayah atau soviet-soviet yang ada dalam satu negara dipusatkan dalam satu otoritas. Otoritas itulah yang berusaha untuk menjamin bahwa antara satu wilayah dan wilayah lainnya buruh-buruhnya diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Selain itu, melalui sentralisasi, anasir-anasir bangkitnya kembali sisa-sisa borjuis dapat dideteksi dan ditangani dengan cepat.

Republik tersentral tersebut, mengandaikan pula, tetap dipertahankannya keanekaragaman agama dan budaya di masing-masing wilayah. Marxisme tidak menghancurkan keanekaragaman tersebut, namun semua itu dibiarkan tetap eksis. Dengan catatan, asalkan keeksisan tersebut tidak mendorong munculnya kembali anasir-anasir penindasan yang akan membangkitkan kembali sistem kapitalisme. Pandu Jakasurya, menambahkan, “Pasca meletusnya Revolusi Oktober 1917 di Rusia, otoritas yang pada saat itu digenggam oleh kaum Bolshevik, mengormati dan membiarkan masyarakat di satu wilayahnya tetap menjaga agama Islam dan berikut tradisi-tradisi keber-agama-annya”. Raymond menambahkan, “wilayah itu, bernama Uzbekistan”.

Ya. Memang, struktur negara tersebut, hampir mirip-mirip dengan negara serikat, seperti negara Amerika Serikat, yang di setiap wilayahnya memiliki kemandirian dan keberagaman-pluralitas. Bahkan, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)-pun sebenarnya bermodel atau strukturnya sama seperti negara-negara serikat. Buktinya, Aceh memiliki kebijakan dan peraturan daerahnya sendiri, walau pun berada di bawah naungan negara kesatuan yang bernama Indonesia. Begitu juga dengan Yogyakarta, yang masih mempertahankan keistimewaan Kraton dalam menghakmiliki tanah-tanah rakyat (mager sari). De facto, dengan begitu, NKRI sebenarnya sudah lenyap, tidak ada.

Hanya perbedaannya, jika dalam negara-negara borjuis tujuan dari eksistensinya adalah terus melanggengkan terjadinya penindasan antarkelas, sedangkan negara buruh berusaha untuk melenyapkannya.

Pembebasan Nasional Sebagai Sebuah Taktik
Kaum Marxis melancarkan gerakan pembebasan nasional, bukan karena kaum Marxis ingin memperkuat nasionalisme (sovinisme), tetapi sebagai taktik perjuangan kelas. Melalui perjuangan kelas itu, misalnya perjuangan kaum Marxis dalam membebaskan bangsa Papua dari rezim Indonesia dan Amerika, diharapkan konsentrasi kekuatan bersenjata dan sumberdaya-sumberdaya rezim terkonsentrasi pada perjuangan rakyat di wilayah itu. Sehingga dengan begitu, terjadi kekosongan di pusat kekuasaan, sehingga akan memudahkan gerakan revolusioner melakukan insureksi di pusat kekuasaan. Melalui taktik seperti itu, diharapkan pula, di satu sisi bangsa yang tertindas dapat dibebaskan dari belenggu ketertindasannya, dan di lain sisi pembebasan tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi di seluruh wilayah, bahkan di seluruh dunia.

Joseph Adinegoro berkomentar, “Misalnya, perjuangan kawan-kawan Papua Barat menang. Mereka berhasil mengadakan referendum. Membebaskan diri dari Indonesia dan menentang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Papua. Dan, kemudian mereka membangun negara yang berstruktur sosialisme. Nah, dengan kondisi seperti itu, tentu saja, tidak hanya Indonesia, negara-negara imperialis lain akan memerangi Papua. Mereka akan mengkonsolidasi kekuatannya. Dan melalui itu, pasti militer-militer akan dikerahkan untuk menyerbu Papua. Ketika sebagian besar militer melakukan penyerbuan, ini yang menarik, baik di Indonesia sendiri maupun di negara-negara imperilais lainnya terjadi kekosongan militer. Pada saat di Indonesia dan negara-negara imperialis terjadi kevakuman seperti itu, pada saat itulah gerakan kiri Marxisme-Revolusioner dapat menggerakkan kekuatan buruh untuk melakukan mobiliasi massa, melakukan insureksi atau revolusi”.

Masalah Agama
Terkait dengan hubungan antara negara buruh dan agama, Marxisme, berdasarkan ajaran dari Fredrich Engels, Lenin, dan Trotsky, memberikan penilaian seperti ini. Tidak seperti kaum liberal yang mengatakan bahwa agama adalah urusan dari masing-masing orang atau individu, bagi Marxisme, ketika revolusi dimenangkan, agama menjadi urusan negara, agama menjadi urusan partai. Mengapa partai harus mengurusnya? Jawabannya, partai memiliki kewajiban untuk memberantas agama sebagai candu, dan mengarahkan agama sebagai pembebas manusia dari kungkungan konservatisme dan penindasan. Harus dicatat: negara mengurus agama dalam konteks tetap menghormati keeksisan agama di dalam negara buruh. “Partai berkewajiban untuk menarik keluar massa rakyat dari agama yang telah terkooptasi dan terhegemoni oleh prinsip-prinsip agama yang telah ditafsirkan sedemikian rupa oleh kaum borjuasi untuk kepentingan borjuis”, tegas Joseph Adinegoro.

Walaupun begitu, Ismantoro Dwi Yuwono menanggapi, diurusnya negara oleh partai atau negara sebenarnya merupakan taktik semata dari Marxisme untuk mengatasi berbagai permasalahan penindasan yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran agama yang ditafsirkan sedemikian rupa oleh penafsir-penafsirnya yang konservatif dan berpihak pada kelas borjuasi. Setelah anasir-anasir yang bersifat menindas telah dapat diatasi, maka partai atau negara tidak perlu lagi mengurusi agama. Agama dikembalikan kepada masing-masing individu atau massa rakyat.

Peranan partai atau negara buruh dalam mengurus agama sangat penting terutama di negara-negara dunia ke-3 atau negara-negara yang masih bercorak agraris yang telah berhasil memenangkan revolusi kaum buruh. Karena apa? Begini jawaban dari seorang Pendeta Marxis, Pandu Jakasurya. Ada perbedaan yang mencolok antara negara agraris dan negara industri terkait dengan agama. Di negara-negara agraris cenderung masyarakatnya masih kuat memegang kepercayaan pada hal-hal yang bersifatnya gaib atau supranatural, karena dalam masyarakat seperti itu hasil produksi kebutuhan hidup digantungkan pada kondisi alam. Ketidak mampuan mereka dalam memprediksi kondisi alam, seperti kapan musim panen datang, kapan hujan akan turun, kapan musim kemarau, dan kapan musim semi akan tiba membuat mereka terperangkap dalam kepercayaan pada hal-hal yang bersifatnya gaib. Hal itu, berbeda dengan masyarakat yang telah terindustrialisasi. Pada masyarakat industri, semua kebutuhan hidup diproduksi secara rasional dan bisa diprediksi dengan pasti. Oleh sebab itu, kepedulian partai dengan agama di negara dunia ke-3, atau negara agraris, dibutuhkan agar kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat gaib itu tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan kaum borjuis yang menindas atau membawa massa rakyat mencandukan agama.

BERSAMBUNG ...

2 komentar:

  1. Seharusnya, jika perjuangan HMNS bagi bangsa papua adalah taktik untuk mengkonsentrasikan kekuatan militer pada wilayah persjuangan tersebut guna mengosongkan kekuata militer dipusat adalah taktik, maka tulisan ini pada dasarnya sama dengan mengajarkan negara tentang siasat kaum revolusioner atas maksud dan tujuanya. Dengan demikian, negara mengetahui dan mudah saja untuk menanganinya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih masukannya, Mbak Fitri Lestari. Masukan yang sangat bagus. AKu jadi teringat dengan strategi perangnya Tsun Zu, "Jika kau ingin menumbangkan lawanmu, kenalilah dulu lawanmu".

      Dokumentasi hasil diskusi ini, bertujuan: 1. Berupaya menciptakan kebiasaan mendokumentasikan hasil diskusi, sehingga setelah diskusi, hasil-hasil yang telah dicapai tidak menguap begitu saja, hilang tanpa bekas. Ke-2, dokumentasi ini ditujukan agar kawan-kawan lainnya yang tidak terlibat diskusi bisa urun rembug atau berdiskusi. Nah, dengan begitu, dengan hadirnya Mbak Fitri Lestari di ruang ini, tujuan dari publikasi ini tercapai. Terima kasih, Mbak Fitri, karena telah berpartisipasi. Dan, yang ke-3, dokumentasi ini memang membuat negara borjuis mengetahui taktik perjuangan dari Marxisme. Namun, begini, Mbak Fitri. Taktik dari perjuangan Marxisme tidak hanya itu saja, ada kekomplekan dalam perjuangannya. Dan, itu yang tidak diketahui oleh Negara. Bisa jadi, pengetahuan tentang taktik gerakan Marxis yang disampaikan dalam dokumentasi ini justru merupakan kontra-intelijen, bukan upaya pembocoran yang akan merugikan perjuangan kelas buruh.

      Hormat untuk Mbak Fitri Lestari.

      Hapus