Senin, 05 Juni 2017

NEGARA BURUH MENURUT MARXISME, ANARKISME, DAN SOSIAL-DEMOKRASI (2)



Didokumentasikan Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono



Sintesa-Dialektis Antara Sosialis-Demokrasi dan Anarkisme
Pendeta Marxis, Pandu Jakasurya, menilai konsepsi negara buruh dalam sudut pandang atau teori Marxis merupakan sintesa-dialektis antara konsepsi Liberal, Sosialis-Demokrasi, dan Anarkisme. Kaum liberal dan Sosial-Demokrasi, jelas, berkeinginan mempertahankan keberadaan negara. Kaum Liberal dan Sosial-Demokrasi, sepakat kalau negara perlu dikritik dan diperbaiki secara reformis, namun keberadaan negara tetap harus dipertahankan. Bersamaan dengan itu, kaum Anarkis menilai bahwa “Tujuan revolusi, tentu saja, adalah menghapuskan negara. Pasca revolusi buruh, negara harus hilang, tidak ada!” Bagi Marxisme Revolusioner, konsepsi negara buruh, dirumuskan berdasarkan berbagai revolusi yang pernah meletus di beberapa negara, seperti di Jerman dan Perancis (khususnya amatan Marx terhadap bangkitkan kaum buruh yang termanifestasikan dalam Komune Paris 1871). Dan, rumusan itu, sebenarnya sintesa atau jalan ke-3 dari rumusan ketiga ideologi itu. “Negara ini, pasca revolusi, memang harus dihancurkan. Tapi, tunggu dulu. Sebelum itu, kita format ulang terlebih dahulu (diinstal ulang—Isman), difungsikan ulang. Nah, dalam proses pemfungsian ulang itulah negara akan melenyap dengan sendirinya”, begitu penjelasan dari Pandu Jakasurya dengan diplomatis. Pandu Jakasurya mengulangi, “Ketika format ulang itu sedang bekerja, pada saat itulah negara mengalami kepunahan”. Untuk mengamankan penginstalan ulang itulah, kebijakan politik yang harus dijalankan oleh negara atau partai adalah Sentralisme-Demokrasi, kebijakan yang dalam pandangan Leninisme-Troskisme sifatnya hanya sementara.

Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Demokrasi Pancasila Soeharto
Berangkat dari sintesa-dialektis tersebut, Pandu Jakasurya, kemudian, berupaya mengkaji Sentralisme-Demokrasi yang dipraktikkan Soekarno dan Soeharo. Pendeta Marxis itu berargumen bahwa kebijakan politik Soekarno adalah bentuk dari distorsi Sentralisme-Demokrasi, begitu juga dengan Soeharto. Dalam buku yang ditulis oleh Bung Karno, “Mencapai Indonesia Merdeka”, dijelaskan bahwa Partai Pelopor haruslah berasaskan sentralisme demokrasi. Melalui rumusan itu, Bung Karno mengatakan bahwa elite-elite atau pimpinan Partai harus diberikan hak untuk melakukan apa saja demi untuk keselamatan partai dan demi kemajuan partai. Untuk kepentingan itu, elite-elite memiliki hak untuk menendang anggota-anggota atau kader-kader partai yang mengancam keselamatan dan keberlangsungan partai, dan melarang adanya faksi di dalam partai. Dari situ, Pandu menilai, Bung Karno lebih bercorak Stalinis karena di dalam ajaran Marxisme-Leninisme tindakan-tindakan seperti itu sifatnya hanya sementara. Dan, dalam perkembangannya, kesementaraan itu dihancurkan oleh Stalin, dan, kemudian, digantikan dengan keberlanjutan. “Apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang darurat dan luar biasa, menjadi sesuatu yang tidak darurat dan biasa-biasa saja”, begitu kata Pandu Jakasurya. Pandu mengulangi, kebijakan politik Bung Karno itu, sebenarnya, lebih Stalinis ketimbang Leninis. Ketika demokrasi liberal di tahun 1950-an mengalami kemacetan, Bung Karno menawarkan demokrasi terpimpin, demokrasi terpusat. Nah, demokrasi pancasilanya Soeharto, sebenarnya versi lain dari demokrasi [totaliterian] terpimpinnya Soekarno. Kalau Bung Karno mendistorsi sentralisme-demokratiknya Lenin, begitu juga dengan Soeharto. Dengan begitu, ada kemiripan antara demokrasi pacasilanya Soeharto dan demokrasi terpimpinnya Soekarno, sama-sama membutuhkan seorang “bapak” yang maha bijaksana. “Anak-anak, ayo, memberikan pendapat. Dah, sudah saya dengar. Setelah itu, saya simpulkan. Setelah saya simpulkan, semuanya harus ikut, harus nurut sama saya. Kalau tidak mau ikut akan saya gebuk sampai babak belur!” seloroh Pandu Jakasurya. Selain itu, baik Demokrasi Terpimpin Soekarno maupun Demokrasi Pancasila Soeharto harus ditopang oleh militer, partai negara yang solid, dan birokrasi yang kuat dan besar. Berbedaannya, antara Soekarno dan Soeharto hanya di sini. Jika Soekarno tidak memiliki dukungan yang kuat dari militer dan partai—walau pun ada birokrasi, birokrasi di masa Soekarno adalah berokrasi yang sangat korup—tidak demikian halnya dengan Soeharto. Soeharto memiliki semua itu: Militer dan bisnisnya, Golkar (Golongan Karya), dan Korpri (Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia). “Demokrasi terpimpin Soekarno tidak memiliki kekuatan, hanya retorika saja”, tegas Pandu Jakasurya.

Hebatnya Soeharto, ke-3 kekuatan Sentralisme-Demokrasi yang telah terdistorsi (NKRI) tersebut digunakan untuk menguasai tanah-tanah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Melalui slogan NKRI harga mati, Soeharto benar-benar melakukan eksploitasi sumber-sumber kekayaan di Indonesia dan menindas kaum buruh untuk melindungi kekuasaannya dan kepentingan perutnya sendiri.

Rezim Soeharto Menyalahi Sila ke-4 dalam Pancasila
Raymond menanggapi kajian dari Pandu tersebut, dengan mengatakan, bahwa Sentralisme-Demokrasi Terdistorsinya Soeharto itu, kalau kita amati sebenarnya menyalahi sila ke-4 dalam Pancasila. Di dalam sila ke-4, disebutkan bahwa rakyat dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dan perwakilan. Berangkat dari sini, jika Soeharto konsekuen melakasanakan sila ke-4 itu, segala bentuk keputusan tidak diserahkan kepada elite-elite kekuasaan, yang dianggap terdiri dari orang-orang yang pintar, tetapi diserahkan kepada rakyat, terutama rakyat di lapisan bawah. Jika hanya diserahkan kepada elite, seakan-akan urusan kenegaraan itu hanyalah urusan elite-elite kekuasaan saja, bukan meruapakan urusan rakyat yang memilik hikmat dan kebijaksanaan. Raymond menggarisbawahi, bahwa rakyat yang dia maksud adalah rakyat pekerja.

Jika yang dimaksud oleh Bung Raymond, hikmat kebijaksaan adalah hikmat kebijaksaannya rakyat pekerja, itu berarti Bung Raymond ingin memarxiskan pancasila”, celetuk Joseph Adinegoro.

Tanggapan dari Raymond tersebut, sebenarnya mengkonkretkan kondisi Sentral-Demokrasi yang telah terdistorsi tersebut. Di muka Pandu Jakasurya telah mengemukakan, bahwa kebijakan politik Sentral-Demokrasi sifatnya hanya sementara. Namun, kesementaraan itu diubah sedemikian rupa menjadi permanen. Menetap. Dampak merusak dari pendistorsian itu, jelas, mendorong muculnya birokratisasi Stalinis, demokrasi terpimpinnya Soekarno, dan demokrasi pancasila Soeharto yang justru, menurut Raymond, menyalahi pancasila itu sendiri.

BERSAMBUNG ...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar