Senin, 05 Juni 2017

NEGARA BURUH MENURUT MARXISME, ANARKISME, DAN SOSIAL-DEMOKRASI (3)



Didokumentasikan Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono



Marhaenisme Soekarno
Pelaksanaan demokrasi secara utuh mengandaikan tidak saja pelaksanaan demokrasi secara politik, tetapi juga secara ekonomi. Secara politik rakyat dibebaskan untuk menentukan pilihannya, mengemukakan pikiran, dan berkreativitas. Sedangkan secara ekonomi, rakyat diberikan akses untuk menguasai sumber-sumber peghidupan, dan mensejahteraan kehidupannya.

Terkait dengan pelaksanaan demokrasi ekonomi, Soekarno memiliki konsepsi yang cukup unik. Dia mengkonsepsikan, untuk pelaksaan demokrasi seperti itu, kaum Marhaen harus diberikan akses terhadap sumber-sumber pehidupan. Baik dalam hal kepemilikan modal maupun alat produksi, kaum Marhaen harus diberikan jalan untuk mengaksesnya. Uniknya, pengertian Marhaen dalam konsepsi Soekarno itu, bukan hanya terdiri dari kaum proletar, tetapi semua orang-orang yang dianggap “melarat” (catatan: perhatikan tanda kutip yang mengapit kata melarat itu) karena efek dari bekerjanya rezim imperialisme. Orang-orang itu, bisa terdiri dari kaum tani, buruh, pedagang kecil, pemain saham berskala kecil, pengusaha kecil-kecilan. Pokoknya, semua yang serba kecil, entah borjuis kecil, entak kaum proletar, dimasukkan dalam golongan Marhaen oleh Soekarno.

Berdasarkan konsepesi Marhaen yang dilontarkan oleh Soekarno tersebut, muncul pertanyaan seperti ini. Siapa yang menjadi tulang punggung Marhaen? Borjuis kecilkah? Atau, kaum proletariatkah? Jawabannya, dapat ditemui di dalam buku yang ditulis oleh Soekarno, “Marhaen dan Kaum Proletar”. Di dalam buku itu, Soekarno menulis bahwa yang harus menjadi tulang punggung kaum Marhaen adalah kaum proletar atau kaum buruh. Namun begitu, “Soekarno tidak pernah konsisten dengan konsepsinya itu”, ungkap Pandu Jakasurya.

Problem Sila Pertama dalam Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa
Dicantumkannya sila pertama, kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahas Esa harus dilihat dari konteks sejarahnya. “Menurut sejarahnya,” dijelaskan oleh Pandu Jakasurya, “kepercayaan terhadap Tuhan atau agama, semenjak nenek moyang bangsa Indonesia sampai dengan Indonesia meraih kemerdekaannya, pada 17 Agustus 1945, secara obyektif, masih terus berlangsung. Dan, fenomena itu tidak dapat dinafikan mengingat Indonesia adalah negara agraris. Oleh sebab itulah, maka sila kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu perlu dicantumkan ke dalam salah satu sila di dalam pancasila”.

Dengan dicantumkannya sila pertama itu, dikemudian hari, menjadi problem yang sangat serius dalam pelaksanaan demokrasi. Karena, melalui sila tersebut, orang yang tidak beragama (ateis) mendapatkan tekanan atau represi yang begitu hebat. Setiap orang yang hidup dalam negara Pancasila dipaksa untuk bebas memilih agama, tetapi tidak untuk tidak beragama. Dengan membabi buta, orang-orang yang fanatik, menafsirkan, bahwa orang-orang yang baik hanyalah orang-orang yang beragama, sedangkan orang yang tidak baik adalah orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama adalah jahat, setan, atau iblis yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Mereka, seakan-akan membuta, jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang mereka nikmati bisa berkembang karena tidak ada intervensi agama.

Terkait dengan masalah agama, sebenarnya Soekarno adalah orang yang sekuler. Dia menginginkan Indonesia mencontoh negara Turki yang sekuler dalam hal agama. Namun, karena pada sidang-sidang elite politik di masa awal kemerdekaan Soekarno dikepung oleh benggolan-benggolan pemuka agama, maka dia melakukan kompromi terhadap mereka. Sehingga, masuklah sila pertama pancasila.

Bung Karno itu, gila, menurut saya, dalam ukuran waktu itu. Agama, ya, agama, enggak ada urusannya dengan negara. Dengan agama tidak diurus oleh negara, agama bisa berkembang secara independen, dan tidak bisa diintervensi untuk kepentingan negara atau kekuasaan”, kata Pandu Jakasurya.

Yang menarik dari Soekarno, dia menyetujui bab tentang agama dicantumkan di dalam salah satu Pancasila, namun dengan syarat, orang yang beragama harus menghormati orang yang beragama lainnya, orang yang beragama juga harus menghormati orang yang tidak beragama. Itulah konsepsi Marhaenisme plus agamanya Soekarno, yang dalam perkembangannya dilupakan atau sengaja dilupakan orang.

Marxisme dan Agama
Karl Marx dan Friedrich Engels menggarisbawahi bahwa perkembangan masyarakat didorong oleh terjadinya perkembangan alat-alat produksi. Dengan kata lain, ketika terjadi perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi dalam menciptakan kebutuhan hidup, pada saat itulah akan diikuti oleh terjadinya perubahan masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya bercorak produksi agraris, ketika terjadi perubahan ke corak produksi yang terindustrialilasi, pada saat itulah masyarakat berkembang menjadi lebih rasional dan materialis, sedangkan masyarakat lama yang masih percaya pada hal-hal yang bersifat mistis, secara bertahap akan mengalami pengikisan, hingga akhirnya habis sama sekali karena terkikis.

Fenomena agama dalam pandangan Marxisme tersebut, berimplikasi pada proses pembangunan negara buruh. Dalam proses itu, agama dibimbing oleh partai-negara buruh supaya mengarah pada dukungan terhadap terjadinya peralihan atau perubahan dari corak produksi yang sifatnya masih semi feodal—untuk negara-negara dunia ke-3—dan kapitalistik ke arah pembangunan masyarakat sosialis. Bimbingan itu, dilakukan karena sebelum feodalisme dan kapitalisme ditumbangkan agama telah diperalat oleh kedua rezim penindas itu untuk kepentingan mereka. Untuk memberantas anasir-anasir feodalisme dan kapitalisme yang merasuki ajaran-ajaran agama, maka partai-negara buruh perlu untuk membimbing keber-agama-an penduduknya. Singkatnya, untuk mengamankan pembangunan negara sosialis, partai-negara buruh perlu mengawal terjadinya perubahan pandangan masyarakat terhadap agama, perubahan dari masyarakat yang berada di bawah sistem feodalisme-kapitalisme ke masyarakat sosialis.

Dalam proses pengawalan tersebut, partai-negara, dengan tangan terbuka, menerima anggota-anggota yang menganut berbagai macam agama. Namun, keluar, ketika berpropaganda, partai-negara harus mempropagandakan pemberantasan agama sebagai candu”, begitu kata Pandu Jakasurya. Agama harus dijadikan amunisi untuk memberantas penindasan, dan sarana untuk membangun masyarakat tanpa kelas, tanpa alienasi, dan tanpa penindasan.

Ya. Memang tampak kontradiktif. Di satu sisi Marx dan Engels mengatakan bahwa agama akan melenyap dengan sendirinya—tanpa dibimbing oleh lembaga apa pun—ketika corak produksi masyarakat mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, namun di sisi lain Lenin menegaskan bahwa partai-negara buruh harus melakukan pengawalan terhadap keber-agama-an penduduk ketika revolusi telah dimenangkan oleh kelas buruh.

Nah, di sinilah kaum Marxis harus berhati-hati dalam memahami ajaran Marx, Engels, dan Lenin terkait dengan keberadaan agama di dalam negara buruh. Konteks perumusan konsepsi Marx dan Engels tersebut, berkaitan dengan konsepsi perubahan masyarakat dari tahap masyarakat yang telah terindustrialisasi, seperti Jerman dan Perancis, ke tahapan masyarakat sosialis—seandainya pada waktu itu revolusi buruh dimenangkan di kedua negara itu. Bukan tahapan yang terjadi di negara-negara yang masih terbelakang, negara-negara dunia ke-3, atau negara-negara agraris. Oleh sebab itu, Marx dan Engels membayangkan ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, hal itu akan diikuti pula dengan melenyapnya agama sebagai candu, partai-negara tidak perlu membimbingnya karena fenomena itu akan terjadi dengan sendirinya. Berbeda halnya dengan kosepsi Lenin,yang dirumuskan sesuai dengan konteks kebaradaan negara Rusia pada saat itu, yakni negara terbelakang, yang corak produksinya masih didominasi oleh pertanian atau agraris, yang mengkondisikan penduduknya masih dalam kungkungan kepercayaan terhadap agama yang bersifat candu, agama yang mengabdi pada kepentingan kaum penindas.

Terkait dengan konteks ke-Indonesiaan. Negara Indonesia, jelas, penduduknya masih didominasi oleh corak produksi agraris, dan sisa-sisa tradisi feodalimse pun masih sangat terasa. Tidak hanya itu, sisa-sisa dari tradisi itu pun, dalam perkembangannya, bersinergi dengan kepentingan kapitalisme. Oleh sebab itu, gerakan Marxis-Revolusioner harus bekerja keras, berupaya untuk merangkul agama-agama revolusioner yang berpihak kepada kaum yang tertindas, untuk disinergikan menjadi kekuatan revolusioner yang memiliki kekuatan pukul yang menghancurkan tatanan yang menindas demi terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik—masyarakat sosialis.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar