Kamis, 31 Agustus 2017

AKSI MASSA MEMPERINGATI PERJANJIAN NEW YORK: TAKTIS ATAU DOGMATIS?

Ditulis Oleh: Joseph Adinegoro




Peringatan Perjanjian New York yang dilaksanakan serentak di berbagai kota pada hari Selasa 15 Agustus 2017 lalu secara umum berakhir ricuh. Di Malang terjadi pengepungan oleh Pemuda Pancasila dan kelompok bersorban-gamis, di Jakarta terdapat kekerasan dari aparat sampai melukai beberapa massa aksi, di semarang, di Bandung, dan di beberapa kota-kota lain hanya menyebarkan selebaran, kebanyakan aksi berakhir dengan “diamankannya” para peserta aksi.

Di Yogyakarta, di mana saya turut hadir, aksi dilaksanakan terlambat dari waktu penentuannya. Pada pukul 10 pagi dijadwalkan aksi protes semestinya sudah dimulai, namun justru gerombolan anggota kepolisian dengan perlengkapan persenjataannya, dan ditemani oleh Paksi Katon sebagai pion ‘rakyat jelatanya’ telah lebih dulu berkumpul. Jumlah mereka pun tidak tanggung-tanggung sekitar seratus personel. Tidak lama kemudian mereka melakukan apel pagi dengan ungkapan-ungkapan intimidasi. 

“Gerombolan mereka itu merongrong kesatuan NKRI, gerakan separatis yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Gerombolan itu sudah disusupi orang-orang (bekas) PRD yang komunis!”

“Separatis, gebuk gebuk gebuk! Komunis, gebuk gebuk gebuk! NKRI harga mati!”

Apel dan seruan intimidatif tersebut bukan hanya digunakan untuk menakuti massa aksi namun jelas sebagai sebuah taktik kontra propaganda murahan dan mudah. Mereka serukan di tengah pelataran terbuka dan cukup mudah didengar orang di sekitarnya.

Tidak lama berselang kelompok aksi kemudian berkoordinasi dan mengarahkan untuk tetap memulai aksi di lapangan parkir ABA Malioboro. “Massa” yang berjumlah hampir 30 orang tersebut berkumpul di pelataran terbuka dengan perlengkapan aksinya yang berupa spanduk-spanduk dan juga keranda mayat, sebagai simbol matinya demokrasi.

“Sing dicekel sing ireng-ireng kuwi waé, sing Jawa benké”, terdengar ucapan dari anggota kepolisian yang bermaksud mengarahkan untuk menangkapi kawan Papua saja (menggunakan ejekan rasis, “hitam-hitam”) dan membiarkan orang Jawa/Indonesia lain yang ikut aksi.

Dengan dikerumuni aparat kepolisian, ormas reaksioner, dan para intel; peserta aksi memulai orasinya mengenai isu Perjanjian New York dan pembebasan Papua Barat yang kemudian disambung dengan melantunkan lagu Internasionale.

Sontak hal tersebut memancing aparat untuk menyudutkan dengan seruan chauvinis-nasionalistisnya, “orang Indonesia itu nyanyinya Indonesia Raya!”

Begitu peserta aksi mulai untuk bergerak salah seorang petugas kepolisian membentak kelompok aksi agar digiring masuk ke dalam truk. Dalihnya adalah untuk menjaga keamanan sipil dan bahkan “keselamatan” peserta aksi. Benar saja, ketika para peserta aksi digiring masuk ke dalam truk, terdapat beberapa orang berpakaian sipil (diduga intel) yang kemudian menendangi beberapa peserta aksi secara spesifik menyasar para peserta Papua yang kemudian merobek sebuah spanduk milik peserta aksi.

Para peserta diangkut truk dan kemudian dibawa ke Polresta Yogyakarta. Seketika itu pula keadaan menjadi sepi, karena yang mengerumuni memang kebanyakan dari kepolisian dan antek-anteknya saja. Walaupun ada satu-dua warga sipil yang kebetulan berada di lokasi kejadian, pesan yang diterima mereka adalah bahwa seruan Papua Merdeka itu sesuatu yang tidak benar, apatah lagi hingga diringkus aparat kepolisian.

Beberapa persoalan mulai bermunculan di benak; apa itu aksi massa, apa kegunaan dan tujuan aksi massa? Namun bukan hal ini yang menjadi fokus di sini, melainkan bagaimana bisa aksi dijadikan taktik, terutamanya, di Yogyakarta yang keadaan materialnya atau kesadaran masyarakatnya mengenai isu berkaitan masih rendah.

Apabila kita melihat ke belakang, paling tidak ada beberapa kejadian aksi massa yang tercetus dan mampu menelurkan kemenangan baik itu berupa tuntutan maupun sebagai titik tanpa kembali.

Di Indonesia, yang paling berpengaruh dewasa ini tidak lain adalah aksi 98 yang berhasil meruntuhkan orba dengan titik tanpa kembalinya ada pada momen Sidang Istimewa. Aksi tersebut tidak timbul begitu saja, faktor pembangun utama ada pada krismon itu sendiri, yang membantu mempolarisasi rakyat antara kutub yang gerah akan orba melawan pendukung orba, yang jelas ada pada tatanan para elit. Turunnya para mahasiswa sebagai pencetus gerakan yang lebih luas, adalah buah perspektif muda-mudi yang dekat dengan perubahan setelah mereka menemukan dirinya dalam pertentangan antara masyarakat lama dan baru. Ditambah dengan adanya propaganda yang intens oleh PRD sebagai kepimpinan atau otak gerakan yang (sayangnya hanya) menyuarakan penumbangan orba sebagai langkah reformasi.

Masih cukup segar di ingatan kita juga, pada tahun lalu setelah terpilihnya Trump, aksi massa tumpah dengan penolakan terhadap Trump menjadi sentimen utamanya. Tingginya mobilisasi massa tanpa adanya pengorganisiran sebelumnya ini juga tidak terlepas dari naiknya kesadaran massa setelah krisis 2009 yang menelan Lehman Brothers dan disusul gerakan-gerakan massa seperti Occupy Wall Street dan kemudian antusiasme pada Bernie Sanders maupun Occupy Democrat. Aksi massa menolak Trump ini menolong massa rakyat menemukan alternatif solusi serta memajukan kesadarannya. Ribuan lebih orang berbondong-bondong bergabung dalam organisasi-organisasi seperti Democratic Socialist of America (DSA), Socialist Alternative, Redneck Revolt serta kelompok-kelompok kolektif sosialis lainnya sebagai dampaknya.

Baru-baru ini kita juga sempat saksikan, walaupun efeknya belum menasional, yaitu okupasi DPRD Banyumas dengan isu menyelamatkan Gunung Slamet. Aksi ini cukup mendapat dukungan lokal karena memang bersifat kampanye komunitas, kesadaran masyarakatnya untuk menjauhkan Slamet dari penggundulan sewenang-wenang oleh kapitalis tidak dapat dimungkiri.

Aksi-aksi seperti ini tidak bekerja secara mekanis.Tidak semestinya dengan turun aksi kesadaran rakyat akan meningkat.Tidak semestinya dengan aksi mengalami represi, solidaritas rakyat akan datang menemani. Tidak semestinya dengan melakukan aksi maka hasilnya adalah menguatnya gerakan kiri. Salah satu kegunaan aksi memang sebagai alat penanda eksistensi, namun dengan lemahnya narasi dan jangkauan ke dalam basis-basis rakyat tertindas terutamanya kelas pekerja, aksi jadi seakan kehilangan arahnya. Tidak dinafikan dengan melakukan aksi terbuka peluang untuk meraih sorotan media dan publikasi, tetapi pesan utama dan tuntutan akan mudah dikooptasi mengikut kehendak borjuasi.

Skala aksi memang menentukan, namun di sini kita bisa kesampingkan sebagai faktor sekunder. Sedangkan kesadaran masyarakat lah yang sepatutnya digaris-bawahi di sini. Ketiga contoh tadi memiliki kesadaran masyarakat yang lebih maju, mampu melihat sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya dan menuntut adanya perubahan. Aksi digunakan untuk mempertegas gagasan serta menjadi magnet bagi lapisan-lapisan yang mulai tersadarkan.

Basis “massa” atau jumlah mahasiswa yang dimobilisasi sebagai faktor sekunder perlu dipertimbangkan, apakah sesuai untuk turun aksi atau masih perlu kerja-kerja yang memperkuat gagasan di tengah masyarakat. Energi yang dapat dialihkan untuk membuat kampanye dan diskusi propaganda justru kerap tersedot oleh seruan aksi semata, bahkan mungkin dari sisi material juga cukup banyak tersedot. Gerakan perlu kita sayangi dan kita perkuat. Bukan dengan melulu menabrakkan diri dengan rezim dan aparatnya. Gerakan perlu melakukan pembenahan serta memperkuat perspektif dan taktik di dalam secara berkala, ibaratnya seperti meng-upgrade mesin, memberikan alternatif yang jelas tujuannya serta menghindarkan demoralisasi jajaran anggota.

Kalau kita andaikan gagasan menggugat Perjanjian New York sebagai sebuah benih, namun kita memaksa menanam pada kesadaran masyarakat yang kaku bagai batu cadas maka benih tersebut akan mudah tersapu oleh guyuran hujan kontra-propaganda pemerintah dan reaksioner. Lain halnya apabila kita melakukan kerja-kerja penggemburan tanah dan pemupukan yaitu mencairkan kesadaran masyarakat dengan berbagai diskusi serta kampanye yang intens dan berkesinambungan, proses penanaman dengan menggunakan aksi lebih mudah mengakar dan bahkan kontra-propaganda pemerintah dapat digunakan untuk semakin menguatkan kesadaran masyarakat dan menyingkap pertentangan kelas yang ada.

Bahkan kalau kita melihat jauh ke kanan, HTI tidak kenal lelah menaburkan kampanye gagasannya setiap jumat, yang “untuk tidak dibaca pada saat khatib sedang khutbah”. Sebuah cara yang baik dan intens dalam menghegemoni dan memberi narasi dalam membentuk perspektif pembacanya, sebelum menuju titik tertentu untuk dikonversikan sebagai aksi.

Kawan-kawan gerakan bukanlah anak kemarin sore yang belum pernah melakukan protes, aksi maupun kerja-kerja pengorganisiran lainnya. Namun ketika tiba pada keputusan untuk melakukan aksi menggugat perjanjian New York ini, sudahkah melihat situasi lokal, kesadaran masyarakat dan kapasitas aksinya? Atau sekadar mengikut arahan birokrat partai? Taktis atau dogmatis?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar