Jumat, 26 Mei 2017

PELAJARAN DARI KOMUNE PARIS 1871

Ditulis Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono

Negara buruh pertama di dunia bukan Uni Soviet atau Rusia. Namun, jika dikatakan kalau Uni Soviet adalah negara buruh terlama pertama di dunia, hal itu memang harus diakui. Ada negara buruh pertama di dunia yang umurnya sangat pendek, yakni hanya 27 hari. Negara itu, didirikan di Paris (Perancis) pada tahun 1871 oleh kaum buruh yang melakukan insureksi di sana. Nama Negara buruh itu adalah “Komune Paris”.

Walaupun, Komune Paris berumur pendek, keberadaannya memicu Karl Marx memberikan perhatian penuh terhadapnya. Marx menemukan konkretisasi negara buruh yang telah dirumuskannya bersama Friedrich Engels sebelum munculnya fenomena Komune Paris. Pada tahun 1848, Marx dan Engels menulis sebuah pamflet, yang mereka tulis untuk Liga Komunis (Bund der Kommunisten). Di dalam pamflet itu, mereka menulis, “betapa pentingnya kelas buruh memenangkan pertempuran demokrasi” demi “mendorong dan memberikan jalan bagi kelas buruh merenggut tampuk kekuasaan kaum borjuis”. Dengan kata lain, sebagai gerbang pembuka, kelas buruh harus menumbangkan kelas kapitalis dan kemudian berkuasa sebelum mereka memulai melakukan perubahan sistem perekonomian masyarakat—dari sistem perekonomian kapitalistik yang menindas ke perekonomian sosialistik nir-penindasan (Lihat: Sandra Bloodworth, Komune Paris, dalam Revolusi Kaum Buruh di Abad 20, Bintang Nusantara, Tanpa Nama Kota, 2014. Halaman: 9). Namun, mereka tidak mempermasalahkan apakah mesin negara lama masih bisa dipakai atau tidak. Bahkan, sebelum tahun 1848, Marx menegaskan perlunya kaum buruh berkolaborasi dengan kaum borjuis. Ketika mereka menyaksikan kemunculan revolusioner Komune Paris pada tahun 1871, mereka mendapat pelajaran kalau buruh tidak bisa menggunakan negara yang telah direnggutnya untuk “mengamankan” kepentingan mereka tanpa mengganti mesin negara yang lama dengan yang baru. Tindakan awal, yang harus dilakukan oleh kaum buruh adalah menghancurkan (baca: menggantikan) mesin negara borjuis, yang berupa birokrasi, polisi, pengadilan, penjara, parlemen, dan militer dengan mesin negara buruh, seperti kekuasaan soviet-soviet (dewan-dewan buruh), kontrol buruh terhadap soviet-soviet, dan pembentukan buruh bersenjata.

Komune Paris memberikan pelajaran kepada kaum buruh, bahwa kaum buruh memiliki kemampuan yang independen atau mandiri dalam pengelolaan negara. Pelajaran itu, membuka mata Marx, Engels, Lenin, Trotsky, dan gerakan—organisasi—kaum buruh lebar-lebar bahwa kolaborasi atau kerja sama dengan kaum borjuis tidak perlu dilakukan. Dengan kejam sejarah telah membuktikan, kolaborasi dengan kelas borjuis hanya akan membuahkan bumerang, tidak ada manfaatnya secuilpun yang dapat diperoleh kaum buruh dari kerja sama itu, bahkan kaum buruh akan mengalami penindasan yang begitu dahsyat dari kaum borjuis jika kaum borjuis sudah tidak lagi membutuhkan kolaboratornya (Lihat: John Reed, Revolusi Komunis: 10 Hari Yang Mengguncang Dunia, October Light 1917, Yogyakarta, 2017).

Komune Paris memberikan pelajaran, bahwa untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa penindasan antarkelas, kaum buruh masih membutuhkan negara. Tidak seperti halnya kaum anarkis, yang menolak keberadaan negara setelah revolusi kaum buruh. Pertanyaannya, untuk apa negara masih dibutuhkan oleh kelas buruh? Bukankan dalam ajaran Marxisme negara didefinisikan sebagai kelas yang terorganisasi untuk menindas kelas lainnya? Dan, bukankah dengan tetap dipeliharanya keberadaan negara, itu artinya kelas buruh terus melanggengkan adanya penindasan?

Sudah jauh-jauh hari Karl Marx dan Friedrich Engels menandaskan bahwa negara adalah alat bagi kepentingan kelas yang sedang berkuasa, kelas borjuis. Walau pun, kaum berjuis berkoar-koar kalau keberadaan negara adalah “netral”, dan pembagian kekuasaan ke dalam fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah bukti dari upaya kontrol dari “kenetralan” itu, koaran mereka itu sungguh hanya tipuan. Bagi Marx dan kaum Marxis Revolusioner, sebenarnya keberadaan negara hanya ditujukan untuk melayani kelas yang sedang berkuasa (Lihat: Julian, Negara Buruh Pertama: Komune Paris, Koran Mingguan Bumi Rakyat, Edisi 89—Minggu III—III—2016).

Sebagai kelas yang pernah berkuasa, tentu saja, kelas borjuis memiliki sumber daya yang begitu kuat, dan kekuatannya itu tidak bisa secara serta merta dihancurkan, lenyap begitu saja dari muka bumi, setelah revolusi dimenangkan oleh kelas buruh. Selain itu, mereka bukan tidak mungkin berupaya bangkit kembali untuk menghancurkan revolusi kaum buruh dan hadir kembali sebagai sang penindas—rezim Stalinis membuktikan secara konkret mengenai hal itu. Oleh karena itu, setelah revolusi dimenangkan oleh kelas buruh, buruh masih membutuhkan negara untuk melenyapkan sama sekali sumber daya yang telah dibangun oleh kelas kapitalis, dan menindas upaya-upaya dari kelas kapitalis untuk bangkit kembali. Dan, itulah makna dari kediktatoran proletariat.

Ya! Melalui kediktatoran Proletariat, kelas buruh masih tetap memelihara penindasan. Namun, begini, kawan. Mengutip lontaran dari seorang Pendeta Marxis, Pandu Jakasurya, ada perbedaan yang sangat signifikan antara kediktatoran borjuis dan proletariat. Di mana letak perbedaannya? Jawabannya, jika kediktatoran borjuis berupaya melanggengkan penindasan, maka kediktatoran proletariat berupaya untuk mengganyang dan melenyapkan penindasan.


KAMUS:

Komune: wilayah administrasi terkecil yang ditandai oleh pemilikan dan pemakaian alat-alat produksi secara kolektif. Tidak hanya itu saja, istilah itu merujuk pada pengelolaan negara yang dikontrol oleh mayoritas bukan minoritas. Di dalam negara borjuis, walau pun rakyat diilusi memiliki kontrol terhadap negara, sesungguhnya hanya dikontrol oleh segelintir kaum borjuis entah melalui politik investasi, entah pajak, entah founding, dan entah tindakan-tindakan korup lainnya.
 

Kamis, 25 Mei 2017

MAKNA MENGHANCURKAN NEGARA [BORJUIS] MENURUT LENIN

Ditulis Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono


Keliru jika ada orang yang mengatakan kalau Karl Marx dan Friedrich Engels memiliki karakter pimikiran yang dogmatis dan statis. Pemikiran dan analisis mereka terhadap politik proletariat, dapat dilacak melalui tulisan-tulisan yang mereka telurkan, selalu berangkat dari realitas--materi yang bergerak di alam nyata, alam sosial. Dan, hal itu, mereka lakukan sebagai bentuk dari kesetiaan mereka terhadap cara berpikir yang bersifat dialektis dan materialis, cara berpikir yang merefleksikan tradisi revolusioner Marxian yang berpihak pada kepentingan kelas buruh. Lenin, di dalam buku yang ditulisnya, Negara dan Revolusi, menunjukkan kedinamisan dan kefleksibelan pemikiran dua intelektual Marxis Revolusioner itu. Menurut Lenin, "Pada tahun 1870 Marx dan Engels memberi peringatan kepada kaum buruh adalah tindakan bodoh apabila mereka berupaya menggulingkan kekuasaan borjuis. Namun, pada tahun 1871, ketika kaum buruh di Paris bergerak dan berhasil berkuasa--walau pun hanya sebentar--Marx dan Engels memberikan dukungan penuh terhadap insureksi itu, tindakan buruh yang berupaya menggulingkan kekuasaan borjuis" (Lihat: Lenin, Negara dan Revolusi, Fuspad: Forum Studi Perubahan dan Peradaban, Penerjemah: Sulang Sahun, Tanpa Nama Kota, 2001. Halaman: 56).

Di dalam tulisan ini, aku berupaya menjelaskan pokok-pokok pemaparan Lenin terhadap kedinamisan pemikiran Marx dan Engels tersebut. Pemaparan Lenin yang ditujukan untuk memberikan gambaran makna dari penghancuran negara, dan dengan apa negara diganti setelah dihancurkan.

Karl Marx dan Friedrich Engels, pada tahun 1848, menulis sebuah pamflet untuk Liga Komunis (Bund der Kommunisten). Di dalam tulisan itu, mereka mengatakan bahwa agar negara berpihak pada kelas buruh, maka negara, yang saat itu sedang dikangkangi oleh kaum borjuis, harus dihancurkan. Setelah dihancurkan, kelas buruh harus mengorganisasi dirinya sebagai kelas yang berkuasa. Titik. Tidak ada penjelasan konkret, bagaimana seharusnya proletar mengelola negara yang sudah ada di dalam genggaman tangannya.

Sebelum tahun 1848, sebelum meletusnya revolusi borjuis di Jerman dan Perancis, Marx dan Engels menggariskan bahwa untuk meraih kekuasaan, pertama-tama yang harus dilakukan oleh kelas buruh adalah berkolaborasi dengan kaum borjuis dalam menumbangkan kekuasaan feodal. Namun, setelah revolusi itu meletus, dan mereka menyaksikan terjadinya pengkhianatan dari kaum borjuis terhadap sekutunya kaum buruh, pada saat itu juga Marx dan Enggels merevisi pemikiran dan analisisnya. Mereka mengatakan, kelas buruh harus membangun kekuatan yang independen dan menolak untuk berkolaborasi dengan kelas borjuis. Berangkat dari sini, sejalan dengan wacana yang dilontarkan oleh ajaran Islam, bahwa ciri-ciri orang yang munafik adalah berbohong jika berjanji, berkhianat apabila dipercaya, dan ingkar ketika ditagih janjinya. Dan, semua ciri-ciri itu ada pada kelas borjuis. Dan, dengan begitu pula, tidak berlebihan apabila kelas borjuis dinilai sebagai kelas yang mengidap penyakit permanen yang bernama penyakit munafikun.

Marx dan Engels mewacanakan, keindependenan tersebut dapat menjadi kekuatan yang dahsyat, apabila diorganisasi secara profesional, internasional, dan militan, untuk menghancurkan negara borjuis, yang kemudian akan diikuti oleh berkuasanya kelas proletar, proletar yang menggenggam tampuk kekuasaan di negara yang dihancurkannya. Sebagaimana telah aku tunjukkan di muka, wacana itu dapat dibaca dalam tulisan mereka, Manifesto Partai Komunis.

Di dalam buku yang ditulisnya, Negara dan Revolusi, Lenin menerjemahkan istilah "penghancuran" tersebut dengan penggantian. Peghancuran, menurutnya, bermakna digantinya aparat-aparat birokrasi dan militer borjuis dengan kekuasaan kelas buruh dan buruh yang dipersenjatai. Dan, proses penggantian itupun, harus dilakukan secara demokratis, yakni melalui pemilihan umum (dengan catatan kaum borjuis dicoret dari pemilihan umum--baca: dampak logis diktator proletariat).

Ringkasnya, makna penghancuran negara [borjuis], menurut Lenin, adalah penggantian. Bukan penghancuran yang memiliki makna anarikistis! Dalam bahasa dialektika, "Aku menghancurkan, sekaligus membangun".

Setelah aparatur borjuis digantikan dengan aparatur proletariat, dan tentara borjuis digantikan dengan buruh yang bersenjata, untuk selanjutnya negara harus dikelola dengan pengelolaan seperti ini:
  1. Menghapus semua uang representasi, semua hak istimewa berupa uang bagi pejabat negara, menurunkan gaji pegawai negeri sampai ke tingkat "upah buruh".
  2. Semua pejabat, tanpa kecuali, harus berpihak pada kepentingan kaum pekerja, dan dapat diganti sewaktu-waktu, gaji mereka tidak lebih dari "upah buruh" (Tambahan dariku: Jadi, kalau pejabat negara mau kaya, ya, jangan jadi pejabat, tetapi kerja jadi buruh!)
Menarik untuk menggaris bawahi, bahwa di dalam negara borjuis penindasan terus dipelihara dengan berbagai upaya, baik melalui hegemoni maupun represi. Dan oleh karena itu, kediktatoran borjuis menandakan terjadinya pelanggengan itu. Berbeda halnya dengan negara proletar, dalam negara proletar, penindasan berupaya untuk dihapuskan. Caranya bagaimana? Jawabannya, melalui kediktatoran proletariat, kediktatoran yang harus di bangun secara mendunia, kediktatorian yang harus mengarahkan revolusi secara permanen. Revolusi yang mensyaratkan peralihan dari masyarakat sosialisme (masyarakat yang masih membutuhkan negara untuk menindas sisa-sisa penindasan) ke masyarakat komunis, nir-penindasan.

KAMUS:

Negara: Kelas yang terorganisasi yang memegang tampuk kekuasaan. Pegorganisasian itu, ditujukan untuk mengamankan kepentingannya, dan menindas kelas lain. Misalnya, negara kapitalis, berfungsi untuk melayani dan mengamankan kepentingannya, baik itu melalui berbagai kebijakan negara maupun aparatur represifnya. Begitu pula sebaliknya dengan negara proletariat. Negara proletariat, berfungsi untuk mengamankan kepentingan membangun negara proletar di seluruh dunia, menindas kaum borjuis, dan memberikan jalan bagi terciptanya masyarakat nir-penindasan, masyarakat komunis.

Rabu, 24 Mei 2017

KETEGANGAN ANTARA KEKUATAN PRODUKSI DAN HUBUNGAN PRODUKSI

Ditulis Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono


“Sejarah semua masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas,” begitu kata Karl Marx dan Friedrich Engels di dalam sebuah buku yang mereka tulis, Manifesto Partai Komunis (ditulis pada tahun 1848). Di kalangan kaum Marxis, lontaran dari kedua nabi kaum proletar itu, biasanya langsung diterjemahkan ke dalam bentuk pertentangan kelas yang terjadi dari masa ke masa, pertentangan antara tuan budak dan budak (pada masa perbudakan), tuan tanah-feodal dan petani hamba (pada masa feodalisme), kaum pemilik modal dan raja serta bangsawan (pada masa peralihan dari feodalisme ke kapitalisme), majikan dan buruh (pada masa kapitalisme), dan negara kelas pekerja dan sisa-sisa kaum borjuis (pada masa peralihan dari kapitalisme ke masyarakat komunis).

Dalam sejarahnya, pertentangan-pertentangan kelas dari masa ke masa itu memang seperti itu adanya. Hal yang akan aku berikan ulasannya di sini adalah latar belakang atau kekuatan apa yang mendorong terjadinya pertentangan-pertentangan itu?

Di dalam setiap masa, antara manusia satu dan manusia lainnya saling terhubung melalui dua “benang”, yakni kekuatan produksi dan hubungan produksi. Melalui itu, manusia dapat memproduksi berbagai kebutuhan hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Dengan pacul, misalnya, petani dapat mencetak sawah, dan membagikan hasil panenannya kepada setiap orang yang membutuhkannya, dan dengan mesin-mesin di pabrik, kaum buruh dapat memproduksi barang-barang manufaktur, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan hidup manusia. Dengan begitu, kekuatan dan hubungan produksi dalam kehidupan manusia adalah dua “benang” yang memungkinkan manusia dapat memproduksi kebutuhan hidup demi mempertahankan kelangsungan hidup.

Dalam kenyataannya, jalinan antara kekuatan dan hubungan produksi tersebut, tidak terjalin dalam damai dan harmonis, tetapi diliputi oleh ketegangan dari masa ke masa. Dengan kata lain, dari masa ke masa terjadi ketegangan antara kekuatan produksi dan hubungan produksi. Ketegangan inilah, dalam perspektifku, yang mendorong terjadinya perjuangan atau pertarungan antarkelas dari masa ke masa yang menjadi penggerak terjadinya perkembangan atau perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ada satu kondisi yang menciptakan terjadinya ketegangan tersebut, yakni kepemilikan pribadi atau individual terhadap alat-alat produksi. Ketika alat produksi dimiliki secara pribadi, maka kekuatan produksi (alat produksi dan tenaga kerja manusia) dikendalikan oleh segelintir individu dan kondisi seperti itu menyebabkan jalinan yang eksploitatif yang kemudian melahirkan hubungan antara pemilik budak dan budak, tuan tanah dan petani hamba, serta majikan dan buruh. Selain itu, kondisi seperti itu, menciptakan hubungan produksi (kepemilikan alat produksi dan distribusi) yang mengarahkan antara kelas satu dan yang lainnya saling berhadap-hadapan yang mensituasikan mereka dalam pertentangan. Dan, pertentangan itu semakin tajam ketika kekuatan produksi semakin berkembang, bersamaan dengan hubungan produksi yang [statis] tidak menopang perkembangan itu.

Pada masa manusia berada dalam cengkraman sistem kapitalisme, alat-alat produksi dari waktu ke waktu semakin berkembang, yang menuntut kelas kapitalis menciptakan buruh-buruh terampil dengan jumlah yang sedikit dan upah yang rendah. Bersamaan dengan itu, semakin banyak kapitalis yang bangkrut karena terjadinya upaya-upaya pencaplokan yang bersifat imperialistik dari para pemilik modal besar yang memonopoli perdagangan dan bergandengan tangan dengan bank-bank, semakin membludaknya pengangguran, dan semakin tidak terdistribusikannya hasil-hasil produksi secara merata. Ketidak merataan itu, ditunjukkan oleh kenyataan bahwa hanya sedikit orang saja yang memiliki uang yang cukup yang dapat menikmati hasil-hasil produksi.

Dari situ, terlihat terjadinya ketegangan antara kekuatan produksi dan hubungan produksi. Alat-alat produksi yang semakin canggih, buruh yang semakin sedikit dibutuhkan, dan upah yang rendah bersitegang dengan tuntutan agar hasil produksi dapat didistribusikan secara merata yang hal itu hanya dapat dilakukan jika alat produksi tidak dimiliki secara pribadi, tetapi dimiliki secara kolektif. Hubungan produksi yang kapitalistik harus diubah menjadi hubungan produksi yang bersifat komunistik.

Ketegangan itu, kemudian mendorong meletusnya atau terjadinya pertarungan antarkelas, karena tidak mungkin kelas kapitalis menyerahkan begitu saja dengan ikhlas, tanpa perlawanan, alat-alat produksi yang mereka kuasai kepada kaum buruh untuk dimiliki dan digunakan secara kolektif untuk memproduksi kebutuhan hidup bersama.

Ketegangan tersebut, tidak saja terjadi di masa kapitalisme, tetapi juga terjadi di masa komune primitif, perbudakan, dan feodalisme. Pada masa komune primitif, ditandai dengan terjadinya peralihan penguasaan kekuatan produksi dari kolektif ke individu, pada masa perbudakan dan feodalisme dari individu ke individu, dan pada masa kapitalisme dan sosialisme dari individu ke kolektif.

KAMUS:

Kekuatan Produksi: Penguasaan terhadap alat-alat produksi, seperti perkakas-perkakas kerja dan mesin-mesin pabrik. Tidak hanya itu, istilah itu juga merujuk pada penguasaan terhadap tenaga kerja manusia (tuan budak menguasai budaknya, tuan tanah menguasai tanah dan petani hamba, tuan kapitalis menguasai alat-alat produksi dan buruh yang dipekerjakannya).

Hubungan Produksi: Hubungan kepemilikan. Hubungan itu, terdiri dari dua bentuk, yakni kepemilikan orang banyak/kolektif terhadap alat-alat produksi, dan kepemilikan inidividu terhadap alat-alat produksi. Selain itu, istilah itu juga merujuk pada distribusi terhadap hasil-hasil produksi. Ketika alat produksi dimiliki secara kolektif, distribusi dapat dilakukan dengan merata, namun apabila alat produksi dimiliki secara individu, distribusi hanya dilakukan terbatas, karena barang-barang hasil produksi yang didistribusikan ditujukan untuk kepentingan individu bukan untuk kepentingan kolektif.